Elite Demokrat Nilai Keinginan Jokowi Cawe-cawe di Pemilu 2024 Berlebihan

DEPUTI Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan cawe-cawe dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 suatu hal yang berlebihan. Pernyataan itu mestinya tidak keluar dari Kepala Negara.

"Pernyataan Pak Jokowi yang akan cawe-cawe terkait Pemilu 2024 demi bangsa dan negara tentu tidak pas dan berlebihan," kata Kamhar melalui keterangan tertulis, Selasa (30/5).

Menurut Kamhar, Jokowi belakangan menunjukkan ketidaknetralan. Hal itu terlihat saat ia terkesan meng-endorse figur bakal calon presiden (capres) tertentu.

Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024, Lain di Mulut Lain di Aksi

"Ini menegaskan Pak Jokowi tidak netral. Apa pun justifikasinya, atas nama demokrasi ini tidak bisa dibenarkan," ucap Kamhar.

Argumentasi cawe-cawe demi bangsa dan negara dinilai tidak pas. Karena, kata Kamhar, ekspresi psikologi Jokowi yang merasa memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih memadai untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju tidak tampak.

"Padahal kenyataannya tidak demikian. Beliau overestimate atas pengetahuan dan kemampuannya," ujar Kamhar.

Baca juga: Presiden Jokowi Merusak Tatanan Pemilu dan Demokrasi

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam  Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat. 

"Ada lebih dari tujuh kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Wakil Pemimpin Redaksi (Wapempred) Kompas TV Yogi Nurgaha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/5).

Yogi menjelaskan alasan Jokowi ingin terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Salah satunya memastikan keberlangsungan pembangunan hingga 2045.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin mencoba mengklarifikasi pernyataan Jokowi. Bey menyebut Presiden Jokowi hanya ingin memastikan pesta demokrasi itu dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.

"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey dalam keterangan tertulis. (Z-1)