Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menepis isu yang menyebutkan ketidakpastian tiket calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi alasan utama hingga saat ini ia belum bergabung dengan partai tersebut. Ia mengaku tidak pernah mematok posisi-posisi tertentu untuk bergabung dengan partai manapun.
"Saya nggak pernah mematok-matok seperti itu," kata Sandiaga di Kantor PWNU 2, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (25/5).
Ia mengatakan tidak mau tergesa-gesa dalam menentukan partai politik baru sebagai pelabuhan selanjutnya setelah berpissah dengan Gerindra. Sandiaga mengaku ingin mendengar nasihat dari berbagai pihak terlebih dahulu.
Baca juga: Sandiaga: Hubungan dengan PKS sudah Terbangun Sejak Lama
"Saya justru ingin mendapatkan banyak masukan dari para kiai, saya sudah banyak bertemu dengan para kiai," jelasnya.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan komunikasi dengan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) PPP M Mardiono masih terjalin. Namun, soal kepastian kapan ia akan bergabung secara resmi ke PPP masih dirahasiakan.
Baca juga: Survei: Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan AHY Tempati Posisi Teratas Bakal Cawapres
"Sudah berdiskusi dengan pak Mar, tinggal menunggu tentunya waktu yang tepat. Pak Mar juga sudah memberikan beberapa informasi yang sangat saya butuhkan untuk menyusun pemikiran bagaimana membangun Indonesia kedepan dalam konteks poros percepatan pembangunan," tandasnya. (Z-11)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved