Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR PDAM Makassar Haris Yasin Limpo diduga menjadi korban mafia auditor di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Haris menjadi tersangka dugaan korupsi.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret Direktur PDAM Makassar periode 2015–2019 ini tengah memasuki babak baru. Pada Senin (15/5) telah dilangsungkan sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan.
"Saya kira, penegakan hukum yang dilakukan ini sudah jauh menyimpang. Ada apa? Apakah penyidiknya ini ada masalah pribadi, atau ini sifatnya politis. Penyidiknya ini harus dievaluasi," ujar Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis, di Makassar.
Bastian Lubis yang juga peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Patria Artha, terang-terangan menyebut adanya dugaan kriminalisasi pada kasus Haris. Terlebih dari informasi yang beredar, pihak BPK yang memimpin audit dugaan korupsi di PDAM Makassar adalah terpidana pada kasus suap laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, bersama tiga pegawai BPK lainnya.
Kasus ini lumayan menyita perhatian banyak pihak. Sebab di era kepemimpinan Haris, PDAM Makassar berhasil mencetak laba cukup besar, hingga bisa menyetor deviden ke Pemerintah Kota Makassar. Apalagi, proses pembayaran bonus jasa produksi dan tantiem kepada karyawan yang dilakukan Haris berdasarkan SK Wali Kota Makassar.
Sementara sosiolog Anshar Aminullah menduga penetapan status terhadap Haris adalah keputusan yang ambigu. Bahkan sepertinya ada kekeliruan dalam menetapkan statusnya. Legal opinion pascapenetapan Haris ini setidaknya bisa menjadi rujukan penting khalayak yang membaca berita seputar perkembangan kasus yang menimpanya.
Potensi kekeliruan dalam menegakkan keadilan di negeri ini masih menjadi persoalan klasik dan masih berpeluang menimpa siapapun itu.
"Ini membuktikan persoalan hukum di negeri ini masih terus mencari format terbaiknya dalam upaya penegakannya dengan benar. Jangan malah runcing kebawah tapi tumpul ke atas, sehingga mesti harus ditegakkan seadil-adilnya," papar Anshar. (RO/O-2)
BALAI Gakkum Kehutanan melaksanakan operasi penindakan perambahan atau illegal logging di kawasan hutan produksi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Makassar. BPBD mengevakuasi warga dan mengaktifkan sistem peringatan dini untuk mencegah dampak lebih luas.
UNTUK mempermudah akses masyarakat, Bank Indonesia Sulawesi Selatan (BI Sulsel) menyediakan 120 titik layanan penukaran uang Lebaran 2026 di 24 kabupaten/kota.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
BMKG Palembang peringatkan potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter di perairan Sumsel & Banyuasin pada 18-21 Februari 2026. Simak risiko pelayarannya.
Jamaah An-Nadzir di Gowa, Sulawesi Selatan, menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, sama dengan Muhammadiyah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved