Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
DIREKTUR PDAM Makassar Haris Yasin Limpo diduga menjadi korban mafia auditor di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Haris menjadi tersangka dugaan korupsi.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret Direktur PDAM Makassar periode 2015–2019 ini tengah memasuki babak baru. Pada Senin (15/5) telah dilangsungkan sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan.
"Saya kira, penegakan hukum yang dilakukan ini sudah jauh menyimpang. Ada apa? Apakah penyidiknya ini ada masalah pribadi, atau ini sifatnya politis. Penyidiknya ini harus dievaluasi," ujar Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis, di Makassar.
Bastian Lubis yang juga peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Patria Artha, terang-terangan menyebut adanya dugaan kriminalisasi pada kasus Haris. Terlebih dari informasi yang beredar, pihak BPK yang memimpin audit dugaan korupsi di PDAM Makassar adalah terpidana pada kasus suap laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, bersama tiga pegawai BPK lainnya.
Kasus ini lumayan menyita perhatian banyak pihak. Sebab di era kepemimpinan Haris, PDAM Makassar berhasil mencetak laba cukup besar, hingga bisa menyetor deviden ke Pemerintah Kota Makassar. Apalagi, proses pembayaran bonus jasa produksi dan tantiem kepada karyawan yang dilakukan Haris berdasarkan SK Wali Kota Makassar.
Sementara sosiolog Anshar Aminullah menduga penetapan status terhadap Haris adalah keputusan yang ambigu. Bahkan sepertinya ada kekeliruan dalam menetapkan statusnya. Legal opinion pascapenetapan Haris ini setidaknya bisa menjadi rujukan penting khalayak yang membaca berita seputar perkembangan kasus yang menimpanya.
Potensi kekeliruan dalam menegakkan keadilan di negeri ini masih menjadi persoalan klasik dan masih berpeluang menimpa siapapun itu.
"Ini membuktikan persoalan hukum di negeri ini masih terus mencari format terbaiknya dalam upaya penegakannya dengan benar. Jangan malah runcing kebawah tapi tumpul ke atas, sehingga mesti harus ditegakkan seadil-adilnya," papar Anshar. (RO/O-2)
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berupaya mengatasi tantangan IPM Sulawesi Selatan yang saat ini berada di angka 72,13 (data BPS 2024).
Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan IDAI menyelenggarakan kegiatan edukatif bertajuk “Gerakan Membaca Buku KIA, Membangun Generasi Emas.
Pemprov Sulsel luncurkan Program Pelayanan Kesehatan Bergerak untuk layani daerah terpencil seperti Selayar dan Pangkep, hadirkan dokter spesialis dan layanan mobile.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
GUBERNUR Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi meluncurkan 27 armada Bus Trans Sulsel pada Senin (14/7), di Jembatan Toraja, Center Point of Indonesia (CPI) Kota Makassar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved