Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DIREKTUR PDAM Makassar Haris Yasin Limpo diduga menjadi korban mafia auditor di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Haris menjadi tersangka dugaan korupsi.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret Direktur PDAM Makassar periode 2015–2019 ini tengah memasuki babak baru. Pada Senin (15/5) telah dilangsungkan sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan.
"Saya kira, penegakan hukum yang dilakukan ini sudah jauh menyimpang. Ada apa? Apakah penyidiknya ini ada masalah pribadi, atau ini sifatnya politis. Penyidiknya ini harus dievaluasi," ujar Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis, di Makassar.
Bastian Lubis yang juga peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Patria Artha, terang-terangan menyebut adanya dugaan kriminalisasi pada kasus Haris. Terlebih dari informasi yang beredar, pihak BPK yang memimpin audit dugaan korupsi di PDAM Makassar adalah terpidana pada kasus suap laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, bersama tiga pegawai BPK lainnya.
Kasus ini lumayan menyita perhatian banyak pihak. Sebab di era kepemimpinan Haris, PDAM Makassar berhasil mencetak laba cukup besar, hingga bisa menyetor deviden ke Pemerintah Kota Makassar. Apalagi, proses pembayaran bonus jasa produksi dan tantiem kepada karyawan yang dilakukan Haris berdasarkan SK Wali Kota Makassar.
Sementara sosiolog Anshar Aminullah menduga penetapan status terhadap Haris adalah keputusan yang ambigu. Bahkan sepertinya ada kekeliruan dalam menetapkan statusnya. Legal opinion pascapenetapan Haris ini setidaknya bisa menjadi rujukan penting khalayak yang membaca berita seputar perkembangan kasus yang menimpanya.
Potensi kekeliruan dalam menegakkan keadilan di negeri ini masih menjadi persoalan klasik dan masih berpeluang menimpa siapapun itu.
"Ini membuktikan persoalan hukum di negeri ini masih terus mencari format terbaiknya dalam upaya penegakannya dengan benar. Jangan malah runcing kebawah tapi tumpul ke atas, sehingga mesti harus ditegakkan seadil-adilnya," papar Anshar. (RO/O-2)
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjadi Inspektur Upacara HUT RI ke-80 di Rujab Gubernur Sulsel.
Bagi para anggota Paskibraka, tugas di HUT ke-80 RI menjadi pengalaman berharga sekaligus momentum kebangsaan.
Gerakan Pramuka merupakan rumah besar yang mempersatukan generasi, sekaligus wadah pembentukan karakter yang tangguh.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menerima Lencana Melati dari Kwarnas Gerakan Pramuka di Buperta Cibubur, penghargaan tertinggi atas dedikasinya membina generasi muda.
Pilihan Partai NasDem untuk menggelar Rakernas 2025 di sini bukanlah kebetulan—ia adalah pernyataan sikap. Sebuah penegasan bahwa visi besar NasDem untuk mengusung restorasi.
MENJELANG pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Makassar pada 8-10 Agustus 2025, Partai NasDem menggelar kegiatan penanaman pohon di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved