Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
STRUKTUR Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027 telah dilantik Presiden Joko Widodo sejak Februari 2022 lalu. Nama mereka pun sudah lama terpampang di laman resmi Bawaslu RI.
Jadi, siapa saja yang termasuk di dalam struktur tersebut? Lalu, mereka yang menjabat di jajaran Bawaslu ini berasa sih besar gaji ketua Bawaslu dan gaji anggota Bawaslu?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut selengkapnya.
Baca juga: Mau Tahu Apa itu Bawaslu? Begini Penjelasannya
Jajaran Bawaslu RI
Berikut ini adalah struktur anggita Bawaslu Republik Indonesia yang dilansir dari laman resmi bawaslu.go.id:
a. Ketua Bawaslu RI
Rahmat Bagja, SH. LL. M
b. Anggota dan Divisi Bawaslu RI:
- Totok Hariyono, SH (Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)
- Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H. (Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat)
- Puadi, S.Pd., MM (Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi)
- Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H. (Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)
Baca juga: Aturan Baru KPU soal Keterwakilan Caleg Perempuan Bakal Dikaji Bawaslu
Gaji Ketua dan Anggota Bawaslu RI
Berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKKP) akan mendapatkan gaji perbulan terbilang besar.
Besaran gaji perbulan yang akan diterima Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan ditambah lagi biaya perjalanan dinas dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagai berikut.
Gaji Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Pusat;
- Gaji Ketua Rp 38.799.000.
- Gaji Anggota Rp 35.987.000.
Gaji Bawaslu Provinsi;
- Gaji Ketua Rp 18.194.000
- Gaji Anggota Rp 16.709.000.
Gaji Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Gaji Ketua Rp 11.540.700.
- Gaji Anggota Rp 10.415.700.
Untuk biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Anggota Bawaslu RI, setingkat dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon I.
Untuk Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi setingkat dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon II.
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota setingkat dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon III.
Ketua dan Anggota DKPP setingkat dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon I.
Demikian penjelasannya, gimana jadi tidak penasaran lagi bukan? (Z-10)
DPR RI melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Sejumlah pos dilakukan penghematan. Bahkan untuk gaji anggota dewan sampai pegawai.
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
KEBIJAKAN pemerintah mengenai pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau iuran Tapera mendapat penolakan dari berbagai pihak.
MENTERI Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto turut mengomentari soal gaji karyawan yang akan dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera.
LPS menyatakan menyatakan bahwa peraturan terkait iuran kepesertaan Tapera bagi pegawai swasta akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tren tabungan di bawah Rp100 juta.
Ketum Apindo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali perihal aturan pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tapera
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved