Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENGAMAT politik dari Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten Ali Nurdin mengkritisi fenomena kader partai politik (parpol) yang tiba-tiba pindah parpol menjelang pemilihan umum (pemilu).
Menurut dia, kader yang memilih pindah karena akan mencalonkan diri melalui parpol lain menandakan lemahnya penegakan etika politik di Indonesia.
"Setiap kader parpol yang akan pindah seharusnya menuntaskan dulu semua urusan di partai lamanya sampai mendapatkan keputusan resmi, baru kemudian melamar ke partai politik lain," ujar dia melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/5).
Baca juga: Daftar Partai peserta Pemilu 2024 yang Lolos
Mantan Wakil Rektor III Unma itu menjelaskan pengunduran diri dari parpol lama tidak cukup hanya dengan surat pengunduran diri secara sepihak atau pribadi.
"Surat tersebut setidaknya harus mendapatkan persetujuan resmi dari pimpinan parpol yang bersangkutan," tutur lulusan doktor ilmu politik Unpad Bandung tersebut.
"Jika kader tersebut duduk dalam jabatan politik semisal DPR, DPRD atau kepala daerah, pengunduran dirinya baru tuntas setelah ada surat keputusan dari institusi yang berwenang," katanya.
Sesuai aturan berlaku, pengangkatan dan pemberhentian anggota DPR dan kepala daerah berdasarkan Keputusan Presiden, sedangkan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui SK Mendagri dan SK Gubernur.
Begitu pun partai politik yang akan menerima mantan anggota partai lain, jelas dia, seharusnya mempersyaratkan keputusan pemberhentian resmi dari partai politik yang lama.
Baca juga: Pemilu 2024 Jadi Penentu bagi NasDem
"Bahkan sebaiknya ada masa jeda, misalnya selama satu tahun, di mana mantan anggota partai politik yang satu tidak bisa serta merta pindah ke parpol lain seketika itu juga," jelas dia.
“Kalau dalam pernikahan secara Islam, istilahnya ada masa idah, di mana seorang janda tidak bisa serta merta menikah lagi sebelum melewati masa idah 100 hari,” katanya.
Tujuan masa jeda ini untuk memastikan bahwa kader atau pengurus parpol yang berniat pindah sudah menuntaskan semua urusannya di partai yang lama, baru kemudian dia memutuskan untuk berpindah parpol lain.
Ali juga menilai sangat tidak etis seorang kader parpol yang duduk di jabatan publik dan menyatakan pindah ke partai lain, sementara selama proses kepindahan tersebut ia masih menerima fasilitas publik semisal gaji dan tunjangan.
Dengan demikian, parpol hanya dianggap sebatas kendaraan untuk mengantarkan mereka ke jabatan politik.
“Kader kutu loncat itu orientasinya jelas hanya mengejar kekuasaan. Mereka tidak punya ikatan emosional apalagi ikatan ideologis dengan partainya,” pungkas Ali. (RO/S-2)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved