Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEJUMLAH artis ibu kota resmi didaftarkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai bacaleg DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024 mendatang.
Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio memimpin pendaftaran bacaleg KPU DKI Jakarta, Jumat (12/5) pagi tadi. Salah satu komedian Opie Kumis juga turut datang sebagai bacaleg dari PAN.
"Bukan hanya Opie Kumis, di sini ada Adelia istrinrya Pasha Ungu, ada Astri istrinya Uya Kuya, ada mpok Elli Sugigi, ada opa Gala (Haji Faisal) mertua almarhumah Vanessa Angel tentunya disupport oleh oma Gala," ujar Eko Patrio kepada awak media, Jumat (12/5).
Baca juga: Bacaleg PAN, PSI, dan Golkar Mendaftar ke KPU DKI Hari Ini
Sebagai informasi PAN menjadi partai politik kelima yang resmi mendaftarkan bacaleg DPRD ke KPU DKI Jakarta. Mereka menyusul PKS, PDIP, NasDem dan PPP yang telah lebih dulu mendaftar.
Sebanyak 106 bacaleg DPRD atau batas jumlah maksimal yang didaftarkan ke KPU DKI Jakarta untuk bertarung di 10 dapil Jakarta.
Baca juga: Surya Paloh Perintahkan Kader NasDem Kerja Keras Menangi Pemilu 2024
Bukan hanya dari kalangan Artis, Eko menyebut PAN juga banyak diisi para generasi muda, hingga keterwakilan perempuan yang jauh lebih tinggi dari target ketentuan 30%.
"Jadi buat saya, alhamdulilah jadi berbagai elemen mewakili berbagai kalangan untuk jadi bacaleg DPRD PAN DKI Jakarta," kata Eko.
Sementara itu, untuk Pemilu 2024 mendatang, Eko menargetkan PAN bisa menempatkan 15 wakilnya di DPRD DKI Jakarta atau bertambah enam kursi dari yang ada di periode 2019-2024. (Z-10)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved