Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golkar beri sinyal mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres). Namun, dengan syarat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Salah satu proposal adalah Prabowo presiden, dan wakil presidennya dari KIB yaitu Airlangga Hartarto," kata Kepala Bappilu Presiden Perwakilan DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, di Pulau Dua Restaurant, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu, (10/5).
Hal itu disampaikan Nusron di tengah penjajakan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Golkar dan PKB tengah menjalin Koalisi Besar.
Baca juga : PKB Memantapkan Diri Mengusung Prabowo sebagai Capres
Golkar sejatinya berada pada poros koalisi yang berbeda dengan PKB. Golkar bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan PKB bagian dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra.
Baca juga : Musra Hasilkan Tiga Nama Capres, Ganjar Pranowo Teratas
Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga disebut sepakat gabung Koalisi Besar. "Tapi itu harus diterima, dan diterima oleh PKB dan PAN yang ikut bergabung di sini," ucap Nusron.
Namun, semua itu masih terus berproses. Ia tak menyangkal bahwa masih ada penyamaan visi antar parpol yang digadang-gadang gabung ke Koalisi Besar.
"Disinilah kita bekerja supaya terjadi titik temu. Semangat kerjanya adalah niat untuk menang dan cara kerja untuk menang, dan kalau sudah ketemu semangat kerjanya, dan figur itu nomor sekian," ucap Nusron.
Sementara itu, PKB sudah memantapkan diri mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPP PKB Faisol Riza.
"Yang pertama bahwa PKB sudah mengusung Prabowo sebagai calon presiden itu harus dicatat," kata Faisol. (Z-8)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved