Dikritik Jusuf Kalla, Jokowi Dibela PPP

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) membalas kritik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang menyoroti soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mestinya tidak ikut campur dalam perpolitikan. 

Kalla menyebut hal itu terlihat dari tidak diundangnya Partai NasDem saat pertemuan dengan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) padahal masih dalam koalisi pemerintahan.

"Pak JK, pada 2019, sebagai wapres sekaligus menjadi Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (9/5).

Baca juga: NasDem Sebut Ada Hambatan Psikologis Surya Paloh dengan Jokowi

Baidowi mengeklaim pertemuan ketum parpol koalisi di Istana Negara dengan tidak mengajak satu anggota koalisi bukan kali ini saja. Pada era sebelum Jokowi juga disebut terjadi, meskipun dalam konteks berbeda.

Ia menambahkan pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketum parpol itu lebih banyak bicara masalah ekonomi, bonus demografi, dan middle income trap dan Indonesia emas 2045. Namun, soal pembicaraan soal politik tak bisa dihindarkan.

"Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," ucap Baidowi.

Baca juga: Surya Paloh Atur Jadwal Bertemu Jokowi

Kalla mengritik sikap Jokowi yang tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Istana Negara, Selasa (2/5). Saat itu, Kepala Negara hanya mengundang partai partai politik pendukung pemerintah, kecuali NasDem.

Kalla menilai pertemuan tersebut membahas politik. Jika bicara pembangunan, Surya Paloh seharusnya diundang karena merupakan bagian dari koalisi pemerintahan.

"Kalau membicarkan pembangunan saja, mestinya NasDem diundang, kan? Berarti itu ada pembicaraan politik," kata Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5) malam. (Z-1)