Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan terdapat hambatan psikologis antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dinilainya terlihat dari tidak diundangnya Surya Paloh ke pertemuan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) koalisi pemerintah dengan Jokowi.
"Ya itulah (ada hambatan). Itulah faktanya, kita semuanya enggak tahu, Pak Surya juga enggak tahu, kok tiba-tiba ada hambatan psikologis kayak gitu," kata Sugeng di Jakarta, dikutip Sabtu (6/5).
Menurut Sugeng, mestinya bila mengundang koalisi pemerintah, Surya Paloh dilibatkan. Namun, pertemuan para ketum itu minus Surya Paloh yang ditegaskan masih mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir masa jabatan.
Baca juga: Tak Diundang Jokowi ke Istana, NasDem Tetap Dukung Pemerintahan Sampai 2024
"Kalau koalisi pemerintah, mestinya diundang Pak Surya. Kan sampai hari ini kita tegas atas moral politik etika yang baik, ingat ya, atas moral politik etika yang baik, kita tetap mendukung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin sampai 2024," tegas Sugeng.
Surya Paloh, kata Sugeng, tidak pernah berusaha menjilat kekuasaan tetapi mengedepankan moral politik. Namun, karena perbedaan sikap dalam menatap Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 justru makin menunjukkan NasDem dijauhi.
Baca juga: Pertemuan Luhut dan Surya Paloh Menandakan Hubungan NasDem dan Istana Baik-baik Saja
"Orang yang mengusung adalah kami kok. Kita tidak ingin, istilahnya orang Jawa, tinggal glanggang colong playu sekadar kita mencalonkan capres yang ditengarai beda, itu tidak begitu. Tetapi kita ini punya hak konstitusional juga untuk mencalonkan presiden. Untuk apa? Untuk kepentingan 2024 ke sana," tegas Sugeng. (Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved