Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PETA politik menuju Pemilu 2024 makin semarak. Para bakal calon presiden (capres) telah muncul ke permukaan dengan partai-partai koalisinya. Sejauh ini ada tiga nama kuat yang muncul yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
Sementara itu, kandidat calon wapres juga sudah mulai bergema. Beberapa nama mulai diutak-atik dan digaungkan mulai dari politikus, pengusaha, dan birokrat. Nama cawapres itulah yang dianggap bakal menentukan 'nilai tawar' para kandidat RI 1 itu di mata rakyat dalam Pemilu 2024.
Pengamat politik Eka Santosa mengakui, masyarakat memang sudah mulai memasuki ruang 'perang cawapres'. Ia menilai peran cawapres cukup vital untuk mendampingi pemimpin Indonesia, baik dari sisi geopolitik, kultur, hingga kebutuhan dan keterwakilan masyarakat.
Hal itu tentunya sejurus dengan upaya dan cita-cita pendiri negeri yang menginginkan bangsa lebih mandiri, tidak bergantung, atau bisa berdikari.
"Kalau capres sejauh ini memang berasal dari Pulau Jawa. Tapi, kalau cawapres bisa mencari alternatif keseimbangan baik dari sisi keterwakilan Indonesia Timur dari pandangan kenusantaraan, dan juga profesionalisme kerja," paparnya di Jakarta, Senin (8/5).
Eka memandang kader Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo (SYL) bisa dipertimbangkan. "Kalau menurut saya beliau cocok (menjadi cawapres) karena pernah jadi lurah, camat, bupati, wakil bupati, gubernur, dan menteri," tambah mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Tokoh masyarakat adat Jabar tersebut menilai kapasitas SYL saat menjabat Gubernur Sulawesi Selatan juga cukup prestisius. Lantaran pernah membawa provinsi tersebut swasembada pangan.
"Beliau bisa jadi sosok yang mewakili (sebagai cawapres dari Indonesia Timur). Hari ini, saya lihat secara khusus dari kinerjanya, terlepas dari partainya, dari mana berangkat, tapi secara profesional kerjanya memadai," tegas mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI 2004-2009 ini.
NasDem sudah membangun Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pemilu 2024. Anies pun mendapat dukungan dari Wapres RI periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla.
Hingga kini cawapres Koalisi Perubahan memang belum ditentukan, kendati sejumlah nama mulai disebut-sebut sebagai calon pendamping Anies seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Heryawan, Mahfud MD, Sandiaga Uno dan Khofifah Indar Parawansa. (RO/O-2)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
POLDA Metro Jaya menyebut bahwa kasus pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus berjalan.
Proses hukum kasus pemerasan ini sudah cukup terlalu lama dan berlarut-larut. Hal itu tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kapolri tak menekankan target penyelesaian kasus Firli. Dia hanya menegaskan hal itu menjadi fokus Polri untuk segera dituntaskan.
Penyidikan atas penanganan perkara a quo pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Gedung Bareskrim telah dilakukan koordinasi dengan KPK RI terkait penanganan perkara tersebut.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjamin penyidikan berjalan secara profesional, yakni prosedural dan tuntas. Kemudian, transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved