Pengamat Nilai Pidato Anies Baswedan Kritisi Jokowi Soal Cawe-cawe Pilpres 2024

PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai pidato Anies Baswedan merupakan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cawe-cawe terkait urusan Pilpres 2024.

Di dalam pidatonya, Anies mengemukakan pemilu 2024 bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan program. Pemilu 2024 dan pemilu lainnya adalah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Baca juga : Ulang Tahun, Anies Baswedan Tampilkan Foto-Fotonya Berumur Setahun

“Kelihatannya sangat jelas ya arahnya ke mana pidato Anies itu, ya tadi bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan, itu bahkan bagian dari apa namanya, kesimpulan dari Anies ygan mengkritik Jokowi,” tegas Ujang kepada Media Indonesia, Minggu (7/5/2023).

Menurut Ujang, selama ini kubu Jokowi ingin capres yang bisa meneruskan program-program pembangunan di masa kepemimpinan Jokowi.

Baca juga : Anies Respons Hasil Survei Capres 2024 dan Koalisi Pemerintahan Jokowi

Sedangkan Anies bukanlah capres yang direstui oleh Jokowi karena bukan bagian dari Istana.

“Jadi suka atau tidak suka, Anies lebih senang mengkritisi hal-hal yang dikatakan Jokowi terkait dengan persoalan Jokowi cawe-cawe soal pilpres dan kelanjutan program,” tuturnya.

Di sisi lain, Ujang menilai secara pribadi, Jokowi berhak memiliki pandangan atau pilihan terkait capres. Namun, posisinya sebagai presiden tentu dilarang karena ketika menggunakan kekuasannya atau menggunakan infrastruktur negara untuk kepentingan politik itu dilarang.

“Makanya, posisi presiden itu dikawatirkan ke sana (menggunakan kekuasaan), karena dikhawatirkan ke sana, karena di situ bisa terjadi abuse of power,” ujar Ujang.

Belum lagi, dikhawatirkan dukungan-dukungan yang mengalir ke Jokowi lantaran jabatannya sebagai orang nomor satu RI. Tak hanya itu, kata Ujang, penggunaan struktur dan infrastruktur negara yang bisa mempengaruhi soal pemilu itu jelas dilarang.

“Sebagai warga negara bisa dukung mendukung tapi posisi presiden itu yang berbahaya dan tidak boleh,” tandasnya. (Z-5)