Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
LEGISLATIF adalah kekuasaan untuk merumuskan atau membuat undang-undang yang diperlukan negara. Cabang dari kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang dapat mencerminkan kedaulatan rakyat. Pasalnya, untuk menetapkan suatu peraturan wewenang berada di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Secara singkatnya kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan.
Legislatif di Indonesia merupakan salah satu dari tiga cabang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, selain eksekutif dan yudikatif. Legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, menetapkan anggaran negara, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Legislatif di Indonesia terdiri dari dua lembaga, yaitu:
Baca juga: Kampanye Adalah: Metode, Tujuan, dan Cara Melakukan
1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): lembaga legislatif yang memiliki 575 anggota, terdiri dari 10 partai politik yang terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) setiap lima tahun sekali. DPR bertanggung jawab untuk membuat dan menetapkan undang-undang, menyetujui anggaran negara, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD): lembaga legislatif yang memiliki 136 anggota, yang berasal dari masing-masing provinsi di Indonesia. DPD memiliki fungsi untuk memberikan pendapat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan daerah.
Baca juga: Cara dan Syarat Mendirikan Partai Politik
3. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang terdiri dari DPR dan DPD yang bertanggung jawab menetapkan perubahan atas UUD 1945, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun, MPR hanya berfungsi pada saat-saat tertentu, seperti pemilihan presiden, atau melakukan perubahan terhadap UUD 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya demokrasi juga dituntut untuk bersikap transparan dalam segala aspek.
Video viral menunjukkan seorang calon legislatif dari Partai Demokrat di Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Ismael Koto, diduga menodongkan benda mirip senjata api kepada tim suksesnya
PARTAI NasDem hampir pasti keluar sebagai pemenang pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menggantikan dominasi Partai Golkar yang selama ini belum pernah tergantikan.
Menurutnya, mengawal suara adalah hak konstitusional seluruh peserta pemilu
SEJUMLAH calon anggota legislatif Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengalami stres dan depresi karena gagal terpilih dalam pemilihan calon legislatif (Pileg) 2024.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved