Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA DPP PKS Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup Mardani Ali Sera mengkritik pertemuan antara Presiden joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum partai politik (Parpol) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (2/5) lalu. Ia mengatakan pertemuan itu tidak etis dan harus dipertanyakan kelayakannya.
Mardani menyebutkan, jika pertemuan yang diadakan oleh Presiden Jokowi itu ditujukan untuk parpol koalisi pemerintah, mestinya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ikut diundang.
"Kalau mengumpulkan di Istana Negara, saya kasih banyak catatan. Pertama jadi lucu, kalau tujuh ajak NasDem itu enggak masalah karena mereka itu pendukung koalisi. Tetapi dengan tidak ada NasDem jadi kerasanya ini konsolidasi untuk dalam tanda kutip mencari pesaingnya Anies dan itu buruk," jelas Mardani dalam acara Halal Bihalal untuk Koalisi Perubahan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (6/4).
Baca juga: PKS Segera Ikuti Jejak NasDem dan Demokrat Bertemu Airlangga
Mardani meminta Jokowi untuk bersikap layaknya negarawan daripada sibuk ikut campur dalam pembahasan Pilpres 2024. Pertemuan itu dilakukan di Istana Negara sehingga dinilainya tak etis ketika justru membahas soal peta koalisi.
"Istana mestinya beyond (di luar) politik, Pak Jokowi harusnya menjadi sosok negarawan. Naik kelaslah jangan jadi yang sibuk mikirin pemilu 2024, beliau sibuk mikirin legacynya di 2024 apa," jelas Mardani.
Baca juga: Pertemuan Luhut dan Surya Paloh Menandakan Hubungan NasDem dan Istana Baik-baik Saja
Dia pun menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut alasan tak mengundang Surya Paloh karena NasDem telah memiliki koalisi sendiri. Padahal, kata Mardani, sampai saat ini NasDem masih berstatus sebagai parpol yang berada dalam koalisi kabinet Indonesia Maju era pemerintahan Jokowi.
"Seingat saya NasDem full mendukung Jokowi sampai akhir, jadi sampai hari ini NasDem komitmennya masih ke Pak Jokowi," ujar Mardani.
NasDem Paham
Sementara itu, menanggapi pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum parpol, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memahami tak diundang dalam pertemuan tersebut. Surya Paloh menilai NasDem dianggap sudah tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
"Saya bisa pahami itu pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya dan beliau tidak menganggap lagi NasDem ini di dalam koalisi pemerintahan, untuk sementara," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, (5/5).
Surya Paloh menganggap santai soal pertemuan dengan Kepala Negara itu. Namun, NasDem tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai akhir masa jabatan.
"Tetap berkomitmen dukung," tegas Surya Paloh.
(Z-9)
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Diyakini ketua umum PSI di masa mendatang tidak jauh dari keluarga Jokowi.
WAKIL Ketua Umum PSI, Andy Budiman mengatakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dapat kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
Selain itu kegiatan ini diikuti juga oleh peserta disabilitas tuna netra yang sangat antusias, menunjukan Tidar adalah organisasi yang inklusif untuk semua kalangan anak muda.
AHY mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, para Ketua DPD ingin dirinya kembali maju sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.
AHY langsung membuat gebrakan saat Partai Demokrat kembali ke pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved