Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA DPP PKS Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup Mardani Ali Sera mengkritik pertemuan antara Presiden joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum partai politik (Parpol) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (2/5) lalu. Ia mengatakan pertemuan itu tidak etis dan harus dipertanyakan kelayakannya.
Mardani menyebutkan, jika pertemuan yang diadakan oleh Presiden Jokowi itu ditujukan untuk parpol koalisi pemerintah, mestinya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ikut diundang.
"Kalau mengumpulkan di Istana Negara, saya kasih banyak catatan. Pertama jadi lucu, kalau tujuh ajak NasDem itu enggak masalah karena mereka itu pendukung koalisi. Tetapi dengan tidak ada NasDem jadi kerasanya ini konsolidasi untuk dalam tanda kutip mencari pesaingnya Anies dan itu buruk," jelas Mardani dalam acara Halal Bihalal untuk Koalisi Perubahan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (6/4).
Baca juga: PKS Segera Ikuti Jejak NasDem dan Demokrat Bertemu Airlangga
Mardani meminta Jokowi untuk bersikap layaknya negarawan daripada sibuk ikut campur dalam pembahasan Pilpres 2024. Pertemuan itu dilakukan di Istana Negara sehingga dinilainya tak etis ketika justru membahas soal peta koalisi.
"Istana mestinya beyond (di luar) politik, Pak Jokowi harusnya menjadi sosok negarawan. Naik kelaslah jangan jadi yang sibuk mikirin pemilu 2024, beliau sibuk mikirin legacynya di 2024 apa," jelas Mardani.
Baca juga: Pertemuan Luhut dan Surya Paloh Menandakan Hubungan NasDem dan Istana Baik-baik Saja
Dia pun menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut alasan tak mengundang Surya Paloh karena NasDem telah memiliki koalisi sendiri. Padahal, kata Mardani, sampai saat ini NasDem masih berstatus sebagai parpol yang berada dalam koalisi kabinet Indonesia Maju era pemerintahan Jokowi.
"Seingat saya NasDem full mendukung Jokowi sampai akhir, jadi sampai hari ini NasDem komitmennya masih ke Pak Jokowi," ujar Mardani.
NasDem Paham
Sementara itu, menanggapi pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum parpol, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memahami tak diundang dalam pertemuan tersebut. Surya Paloh menilai NasDem dianggap sudah tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
"Saya bisa pahami itu pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya dan beliau tidak menganggap lagi NasDem ini di dalam koalisi pemerintahan, untuk sementara," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, (5/5).
Surya Paloh menganggap santai soal pertemuan dengan Kepala Negara itu. Namun, NasDem tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai akhir masa jabatan.
"Tetap berkomitmen dukung," tegas Surya Paloh.
(Z-9)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Jawa Barat menangani 131 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah pelanggaran diduga akan terus meningkat menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Kesepakatan koalisi ditandai dengan pembacaan deklarasi dari masing-masing pimpinan parpol.
Tata kelola organisasi partai politik dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Proses muktamar sempat bermasalah. Ada sikap terburu-buru dan dipaksakan segera selesai, sehingga tidak sesuai dengan azas permusyawaratan.
Dukungan pun mengalir untuk Wakil Ketua Umum BPP Gapensi dan Ketua Kadin Kota Bogor itu.
KETUA Umum PSSI Mochamad Iriawan mengungkapkan alasannya bersedia untuk mempercepat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) agar kompetisi bisa berjalan.
Sejumlah nama dinilai layak memimpin PSSI yang akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 23 Maret 2023 mendatang.
Presiden Persiraja Zulfikar SBY di Banda Aceh, Jumat (4/11), mengatakan Erick Thohir dianggap sosok mampu yang mampu membawa kemajuan bagi sepak bola di Tanah Air.
Survei tersebut dilakukan Polling Institute kepada 1.205 orang dalam rentang waktu 10-15 November 2022 melalui telepon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved