Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA eksekutif adalah salah satu dari tiga cabang pemerintahan di sebuah negara, bersama dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif bertanggung jawab menjalankan kebijakan dan program-program pemerintah serta menjaga keamanan dan ketertiban di negara tersebut.
Baca juga: KPK Sebut 70.350 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN Periodik 2022
Lembaga eksekutif biasanya dipimpin seorang kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri. Pada umumnya, tugas dan wewenang lembaga eksekutif meliputi:
Lembaga eksekutif merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan di sebuah negara dan berperan besar dalam menentukan arah dan tujuan negara tersebut.
Baca juga: Simak Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu dan John Locke
Di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden serta Kabinetnya.
Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Wakil Presiden dipilih bersamaan dengan Presiden dan membantu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Kabinet Indonesia terdiri dari para menteri yang dipilih dan diangkat oleh Presiden untuk mengelola departemen dan lembaga pemerintah tertentu, seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Tugas utama Kabinet adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik serta program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Lembaga eksekutif di Indonesia juga memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini dengan memelihara pasukan keamanan dan militer, serta memerintah dan mengawasi kinerja dari pemerintah daerah dan lembaga-lembaga publik lainnya.
Selain itu, lembaga eksekutif juga berperan dalam hubungan luar negeri, baik dengan negara-negara tetangga maupun dengan negara-negara di luar Asia Tenggara.
Secara keseluruhan, lembaga eksekutif di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan negara ini, dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas-tugasnya demi tercapainya tujuan nasional yang lebih baik dan sejahtera. (Z-1)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved