Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DATA kependudukan yang terintegrasi harus segera diwujudkan untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. Ini terkait Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun ini menargetkan 50 juta penduduk Indonesia sudah teregistrasi dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital yang bisa diakses melalui aplikasi yang terhubung di ponsel pemiliknya.
"Upaya pemerintah membangun sistem kependudukan yang terintegrasi harus segera diwujudkan untuk mewujudkan proses pembangunan nasional yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/5). Rencananya, aplikasi tersebut akan terintegrasi dengan sistem layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, layanan bantuan sosial dari pemerintah, layanan Kartu Indonesia Pintar, hingga keperluan check in di bandara dan stasiun kereta api.
Menurut Lestari, dibangunnya sistem kependudukan yang terintegrasi harus mampu memberi manfaat pada proses pembangunan di sejumlah sektor. Apalagi, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, di era globalisasi yang sarat perubahan saat ini menuntut proses pembangunan yang benar-benar tepat sasaran.
Baca juga: Kemendagri Dorong Daerah Penuhi Target Kinerja Adminduk
Menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, terintegrasinya data kependudukan memiliki nilai strategis sebagai informasi dasar yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di sejumlah bidang, antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan gizi masyarakat, serta pembangunan SDM nasional melalui peningkatan partisipasi pendidikan bagi setiap anak bangsa.
Karena itu, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong semua pihak berperan aktif agar proses registrasi data kependudukan yang terintegrasi dapat segera diwujudkan. Dengan data kependudukan yang terintegrasi, Rerie sangat berharap proses pembangunan di sektor-sektor dasar, seperti peningkatan kualitas SDM nasional, pengentasan kemiskinan dan perbaikan status gizi masyarakat, dapat diakselerasi dengan baik. Tujuannya, tegas Rerie, proses pembangunan SDM nasional yang menyasar peningkatan daya saing setiap anak bangsa dapat segera terwujud. (Z-2)
Pencatatan kelahiran juga tetap dilakukan termasuk pada hari raya Idul Fitri maupun cuti bersama.
Menurut Dewa Juli, metode jemput bola yang diterapkan ini diakui sangat efektif, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dengan program Sila Duduk, petugas akan datang ke acara peribadatan untuk melakukan layanan administrasi kependudukan.
Seluruh masyarakat harus memiliki identitas kependudukan yang lengkap, termasuk para penyandang disabilitas. Seperti Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), dan akta lahir.
Pelayanan ini dibuka demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Upaya menjadikan riset dan inovasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan peta jalan yang jelas, mudah dipahami, dan disepakati pemangku kepentingan.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
Inisiatif untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mulai dicanangkan sejak 2023.
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Semangat persatuan yang dibangun harus benar-benar mampu diwujudkan dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved