Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DATA kependudukan yang terintegrasi harus segera diwujudkan untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. Ini terkait Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun ini menargetkan 50 juta penduduk Indonesia sudah teregistrasi dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital yang bisa diakses melalui aplikasi yang terhubung di ponsel pemiliknya.
"Upaya pemerintah membangun sistem kependudukan yang terintegrasi harus segera diwujudkan untuk mewujudkan proses pembangunan nasional yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/5). Rencananya, aplikasi tersebut akan terintegrasi dengan sistem layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, layanan bantuan sosial dari pemerintah, layanan Kartu Indonesia Pintar, hingga keperluan check in di bandara dan stasiun kereta api.
Menurut Lestari, dibangunnya sistem kependudukan yang terintegrasi harus mampu memberi manfaat pada proses pembangunan di sejumlah sektor. Apalagi, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, di era globalisasi yang sarat perubahan saat ini menuntut proses pembangunan yang benar-benar tepat sasaran.
Baca juga: Kemendagri Dorong Daerah Penuhi Target Kinerja Adminduk
Menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, terintegrasinya data kependudukan memiliki nilai strategis sebagai informasi dasar yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di sejumlah bidang, antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan gizi masyarakat, serta pembangunan SDM nasional melalui peningkatan partisipasi pendidikan bagi setiap anak bangsa.
Karena itu, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong semua pihak berperan aktif agar proses registrasi data kependudukan yang terintegrasi dapat segera diwujudkan. Dengan data kependudukan yang terintegrasi, Rerie sangat berharap proses pembangunan di sektor-sektor dasar, seperti peningkatan kualitas SDM nasional, pengentasan kemiskinan dan perbaikan status gizi masyarakat, dapat diakselerasi dengan baik. Tujuannya, tegas Rerie, proses pembangunan SDM nasional yang menyasar peningkatan daya saing setiap anak bangsa dapat segera terwujud. (Z-2)
Pencatatan kelahiran juga tetap dilakukan termasuk pada hari raya Idul Fitri maupun cuti bersama.
Menurut Dewa Juli, metode jemput bola yang diterapkan ini diakui sangat efektif, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dengan program Sila Duduk, petugas akan datang ke acara peribadatan untuk melakukan layanan administrasi kependudukan.
Seluruh masyarakat harus memiliki identitas kependudukan yang lengkap, termasuk para penyandang disabilitas. Seperti Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), dan akta lahir.
Pelayanan ini dibuka demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain dukungan dalam bentuk kebijakan, efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak sangat membutuhkan political will dari para pemangku kepentingan.
MASA pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) siswa baru di beberapa daerah sudah akan dimulai, bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak dan perempuan harus dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama.
Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan remaja masih banyak menghadapi tantangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved