Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo membenarkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan dengan para pimpinan partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (2/5).
Jokowi mengatakan pertemuan itu untuk membangun kerja sama dan strategi politik menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Sedangkan Partai NasDem, ujar Jokowi, telah membentuk koalisi sendiri.
"Ya memang tidak diundang. NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik," ungkap Jokowi pada wartawan seusai mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5).
Baca juga : Soal Pertemuan dengan Surya Paloh, Jokowi: Saya hanya Jadi Jembatan
NasDem telah membentuk koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi itu telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024.
Jokowi mengungkapkan strategi politik tidak boleh diketahui oleh koalisi lain. Itu, menurutnya hal yang wajar dalam politik. Menurut presiden, selain pejabat publik dirinya juga merupakan politikus sehingga bertemu dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah adalah hal yang biasa.
"Ini kan memiliki strategi besarnya apa. ya masa yang di sini tahu strateginya. Dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berarti biasa kalau saya bicara politik ya boleh dong. ya kan? Saya bicara berkaitan dengan itu bisa dong. Kan itu tugasnya seorang presiden," ungkapnya.
Baca juga : Tak Diundang Jokowi ke Istana, NasDem Tetap Dukung Pemerintahan Sampai 2024
Presiden tidak menampik dalam pertemuan itu juga dibahas soal bakal calon presiden untuk pemilu 2024. Seperti diberitakan, PDI Perjuangan telah mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon yang akan diusung. Presiden mengatakan selama belum ada penetapan calon presiden dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), itu tidak masalah.
"Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saya (diam)," ujar Jokowi.
Saat ditanya soal kemungkinan Ganjar akan dicalonkan bersama Menteri Pertanahan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Jokowi mengatakan banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan dengan para ketua umum partai.
Baca juga : NasDem: Surya Paloh Menghargai Berbagai Pertemuan untuk Kepentingan Bangsa
Pertemuan itu berlangsung hampir 3 jam. Utamanya, terang presiden, soal politik dan tantangan negara pada masa yang akan datang.
"Yang dibicarakan banyak sekali, 3 jam loh. Banyak sekali. Semuanya dibicarakan. Semua dibicarakan, tidak hanya itu saja (capres dan koalisi besar). Utamanya yang berkaitan dengan politik negara ke depan akan seperti apa," ungkap Jokowi.
Menurutnya dalam menjawab tantangan pada masa mendatang, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin dengan leadership yang kuat.
"Tantangannya negara ini apa, dan itu dibutuhkan kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya internasional," tukas presiden. (Z-5)
ISTRI Presiden Prancis, Brigitte Macron meninggalkan Istana Merdeka setelah mengantar suaminya Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rabu (28/5).
PRESIDEN Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, (5/5).
Kunjungan ini juga diharapkan menjadi momentum strategis dalam meningkatkan kolaborasi antara Indonesia dan Fiji.
MENTERI Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi menegaskan revisi UU No. 34 Tahun 2011 tentang TNI atau revisi UU TNI tak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Rombongan kepala daerah memasuki tenda putih dengan paduan berwarna biru. Tenda tersebut terletaka di halaman belakang Istana Merdeka.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved