Presiden Joko Widodo Diminta Menahan Diri Tidak Terlibat Pencapresan

DIREKTUR Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam urusan pencalonan presiden pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi bertemu dengan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5). 

Beberapa waktu lalu, presiden juga hadir saat PDI Perjuangan mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung.

Baca juga : Sekjen PAN: Erick Miliki Kepemimpinan Teruji dan Pas Jadi Cawapres 

"Pemerintah harusnya bisa menahan diri untuk tidak terlibat dalam meng-endorse bakal calon (presiden)," ujar Ninis, sapaan Khoirunnisa ketika dihubungi, Rabu (3/5).

Selain itu, para menteri yang tergabung dalam pemerintahan dan menjabat sebagai ketua umum partai politik terlihat sibuk melakukan pertemuan antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. 

Baca juga : Peneliti BRIN : tidak Elok Bila Pembicaraan Koalisi Pilpres Dilakukan di Istana Negara

Ninis menyebut apabila ada menteri yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden 2024, sebaiknya mengajukan cuti.

"Jika ada presiden atau menteri yang ingin ikut berkampanye saja harus cuti dan tidak memanfaatkan fasilitas negara," imbuhnya.

Ninis mengungkapkan masyarakat sipil dan pegiat pemilu khawatir apabila presiden dan para menterinya lebih aktif mengurus persoalan politik menjelang pemilu 2024. Pasalnya pemerintahan Joko Widodo akan berakhir kurang dari dua tahun dan masih banyak agenda yang perlu diselesaikan.

"Tentu ada. Kekhawatirannya adalah maka mereka tidak akan fokus bekerja. Saat ini mereka masih bertugas sampai 2024. Tapi sekarang sudah disibukkan dengan agenda pencapresan, padahal presiden/pemerintah harus bisa berdisi untuk semua kepentingan/kelompok," papar Ninis. (Z-5)