Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam urusan pencalonan presiden pada pemilihan umum (pemilu) 2024.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi bertemu dengan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5).
Beberapa waktu lalu, presiden juga hadir saat PDI Perjuangan mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung.
Baca juga : Sekjen PAN: Erick Miliki Kepemimpinan Teruji dan Pas Jadi Cawapres
"Pemerintah harusnya bisa menahan diri untuk tidak terlibat dalam meng-endorse bakal calon (presiden)," ujar Ninis, sapaan Khoirunnisa ketika dihubungi, Rabu (3/5).
Selain itu, para menteri yang tergabung dalam pemerintahan dan menjabat sebagai ketua umum partai politik terlihat sibuk melakukan pertemuan antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Baca juga : Peneliti BRIN : tidak Elok Bila Pembicaraan Koalisi Pilpres Dilakukan di Istana Negara
Ninis menyebut apabila ada menteri yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden 2024, sebaiknya mengajukan cuti.
"Jika ada presiden atau menteri yang ingin ikut berkampanye saja harus cuti dan tidak memanfaatkan fasilitas negara," imbuhnya.
Ninis mengungkapkan masyarakat sipil dan pegiat pemilu khawatir apabila presiden dan para menterinya lebih aktif mengurus persoalan politik menjelang pemilu 2024. Pasalnya pemerintahan Joko Widodo akan berakhir kurang dari dua tahun dan masih banyak agenda yang perlu diselesaikan.
"Tentu ada. Kekhawatirannya adalah maka mereka tidak akan fokus bekerja. Saat ini mereka masih bertugas sampai 2024. Tapi sekarang sudah disibukkan dengan agenda pencapresan, padahal presiden/pemerintah harus bisa berdisi untuk semua kepentingan/kelompok," papar Ninis. (Z-5)
GPMPÂ menargetkan puluhan juta suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baawedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu 2024.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Sayangnya, ada sejumlah pihak yang sudah tidak sabar dan bernafsu untuk meraih jabatan dan kekuasaan dengan intrik-intrik politik yang begitu mudah dibaca masyarakat.
Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming masuk dalam 6 besar calon presiden dengan elektabilitas tertinggi di angka 2,7%.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved