Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Kabupaten Bogor mendukung sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Ketua BPPKB Banten Kabupaten Bogor Asik Ahmad Isen mengatakan, pemilihan anggota legislatif secara langsung merupakan keniscaan dalam negara demokrasi.
Menurutnya, rakyat di suatu daerah pemilihan (Dapil) yang pantas menentukan wakil rakyat untuk duduk di DPR RI.
“Kami berharap agar Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem Pileg DPR RI 2024 tetap sistem Proporsional Terbuka. Sehingga yang menentukan siapa yang pantas mewakili suatu masyarakat di setiap Dapil adalah warga Dapil itu sendiri. Bukan hanya ketua atau elit Parpol,” ujarnya lewat keteranga yag diterima, Jumat (28/4).
Ia menambahkan, BPPKB Banten Kabupaten Bogor akan berpartisipasi secara aktif dalam Pileg 2024. Salah satu alasannya, karena BPPKB Banten Kabupaten Bogor memiliki kader untuk menjadi Caleg DPR RI.
“Caleg tersebut adalah warga Kabupaten Bogor Asli. Pengurus BPPKB Banten Kabupaten Bogor. Seorang cendekiawan. Sehari hari berprofesi sebagai dosen, dan Insya Allah amanah sehingga dapat membawa dan menyuarakan aspirasi dan kepentingan BPPKB Banten khususnya BPPKB Banten Kabupaten Bogor di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Asik.
Adapun pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Eman Sulaeman Nasim, ormas dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Ormas juga dapat dibina pemerintah menjadi agen perubahan dan pembangunan ( agent of change ). Tidak sedikit program pembangunan pemerintah sukses berkat bantuan ormas.
“Salah satu Ormas yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah BPPKB Banten. Ormas ini sudah membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan potensi generasi muda khususnya yang ada di Banten maupun provinsi Jawa Barat. Ormas ini juga sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan maupun menyalurkan para pemuda Banten dan Jawa Barat yang putus sekolah ke berbagai bidang industri," tandasnya. (H-3)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Benar, dia korban tindak pembunuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved