Elektabilitas Tiga Poros Seimbang, Cawapres jadi Penentu

Dinamika bursa calon wakil presiden semakin menarik usai PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024. Saat ini, dua capres yang sudah dideklarasikan yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Sedangkan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih belum dideklarasikan, kendati sudah disebut-sebut akan maju dalam Pilpres 2024.

DIREKTUR Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai jika nantinya terbentuk 3 koalisi dengan tiga capres yang elektabilitasnya cenderung seimbang, maka faktor cawapres yang akan memegang peranan besar sebagai penentu kemenangan.

“Saya lebih kepada figur (cawapres) yang akan dicalonkan. Karena tentunya di dalam konteks pilpres, selain mesin parpol, elektabilitas, popularitas, kemudian akseptabilitas itu diperlukan oleh seorang figur, agar penerimaan di masyarakat begitu baik dan kemudian dipilih,” terangnya.

Baca juga: Dukung Ganjar, PDIP Sebut PPP sebagai Tetangga yang Baik

Menurutnya, figur cawapres yang hendak dipilih untuk dipasangkan patut mempunyai tiga syarat utama, yakni: elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas.

“Cawapres itu justru krusial dan esensial dalam konteks kemenangan pilpres, karena bisa saja cawapres itu ketika elektabilitas, popularitas, akseptabilitas cukup tinggi maka pekerjaan mesin parpol ataupun capres tidak begitu berat ketika kontestasi. Tapi ketika cawapres kurang memadai maka itu akan mempengaruhi," sambungnya.

Baca juga: DPP NasDem: Sudah Ada Titik Terang Pendamping Anies

Setelah itu, barulah mesin politik dari koalisi partai pengusung bisa menentukan strategi yang pas. Mesin partai bisa menentukan jika figur cawapresnya belum memadai dalam tiga persyaratan tersebut. Kemudian, mesin partai akan bergerak untuk menaikkan ketiga aspek tadi.

Selain itu, persoalan logistik juga menjadi hal penting dalam penentuan sosok cawapres. Karena bagaimanapun juga, politik di Indonesia membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Itu hal yang cukup lumrah. Jadi cawapresnya juga harus mendukung capresnya. Kita ketahui bahwa biaya politik di Indonesia cukup besar. Artinya syarat inilah menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan agar ke depan tidak ada persoalan," pungkasnya.

Dua Putaran

Sementara itu, pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan, dengan deklarasi Calon Presiden Ganjar Pranowo dari PDIP, maka kemungkinan besar terbentuk tiga poros. Namun menariknya, tiga nama capres yang keluar, elektabilitasnya bersaing satu sama lain.

“Elektabilitas Ganjar, Prabowo dan Anies sangat kompetitif dan masih di bawah 50%, maka potensi berlangsungnya pilpres dalam dua putaran sangat tinggi,“ ujar Yusak ketika dihubungi hari ini (26/4).

Ketiganya, kata Yusak, akan berkompetisi untuk merebut suara, dari pemilih mereka, dan juga swing voters yang belum menentukan pilihan.

“Meskipun masih ada waktu bagi tiga capres untuk menggenjot elektabilitas, tapi sulit bagi mereka untuk tembus di angka 50% lebih karena market pemilih sudah terdistribusi pada tiga capres tersebut. Preferensi politik swing voters juga akan terbelah kepada tiga capres tersebut,“ jelas Yusak.

Dengan komposisi yang ada sekarang, tiga poros, Yusak menilai ini baik untuk proses rekonsolidasi demokrasi dan mencegah polarisasi.

“Demokrasi mengandaikan adanya banyak alternatif pilihan politik sehingga preferensi pilihan masyarakat  bisa lebih terakomodasi jika ada tiga pasang capres-cawapres,“ sebut Yusak.

Lalu ketika tiga nama capres sudah keluar, bagaimana dengan calon wakil presiden. Yusak mengatakan, sejak reformasi, pasangan capres-cawapres lebih inklusif.

”Tren yang berkembang pasca Reformasi menunjukkan gejala menguatnya inklusivitas parpol di mana parpol berhaluan agamis juga berusaha menjadi partai terbuka atau inklusif. Dalam atmosfer politik yang demikian itulah, kombinasi nasionalis-religius bukanlah satu-satunya variabel menang,“ kata Yusak.

“Pilpres langsung membutuhkan dukungan logistik yang besar sehingga Cawapres berlatar belakang pengusaha lebih berpeluang menggerakkan sumber daya politik yang ada,“ tandas Yusak. (RO/Z-7)