Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD buka suara soal dirinya yang dinilai Presiden Joko Widodo pantas menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.
"Kita lihat sajalah. Demokrasi kita bagus, sekarang maju. Orang bisa menyebut nama orang, bisa menyebut dirinya sendiri juga bisa," ujar Mahfud di Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/4).
Menurutnya, tidak hanya Presiden Jokowi, masyarakat luas pun bisa menyatakan seseorang cocok mendampingi salah satu capres untuk maju dalam agenda pesta demokrasi. hal itu, lanjutnya, sesuatu yang sangat wajar untuk saat ini karena merupakan bagian dari keberlangsungan iklim demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Mahfud Berpeluang Tinggi Dampingi Ganjar Pranowo
"Itu salah satu kemajuan kita dalam demokrasi. Sekarang rakyat juga boleh ikut menyebut. Bagus demokrasi sekarang ini," ucapnya.
Kendati demikian, dia tidak membeberkan secara pasti terkait kesiapannya sebagai calon wakil presiden. Mahfud melihat proses masih sangat panjang.
Baca juga: Pengamat: Erick, Figur Cawapres yang Miliki Daya Tarik Pemilih
"Inikan baru lempar bola, belum ada yang final. Kecuali calon presidennya sudah agak definitif. PDIP sudah definitif karena tiketnya sudah ada, yang lain masih lempar bola. Pokoknya biarkan akan mengerucutkan mana yang terbaik bagi bangsa dan negara ini," tandasnya.
Sebelumnya, usai menjalankan Salat Idul Fitri di Masjid Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/4), Presiden Jokowi menyebutkan sejumlah nama yang berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024. Sejumlah nama yang disebut antara adalah Sandiaga Uno, Erick Thohir, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar.
"Kok tanya saya, banyak (yang cocok). Ada Pak Erick, Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud, Pak Ridwan Kamil, Cak Imin, dan Pak Airlangga," ucapnya. (Ant/Z-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved