Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma dinilai tidak belajar dari kasus korupsi yang menjerat pendahulunya Juliari Batubara. Pasalnya, saat ini Kemensos lagi-lagi harus berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos).
"Risma tidak belajar dari kasus Juliari Batubara sebelumnya. Logikanya, kalau dia belajar, proses pengawasan program bansos ini akan dilakukan secara ketat dari hulu ke hilir," ujar peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah, saat dihubungi Minggu (19/3).
Ia menekankan bahwa bansos adalah lahan basah yang rentan akan tindakan korupsi. Namun, pengawasan ternyata tidak pernah dilakukan secara serius dan hanya diperketat saat kasus mencuat.
Baca juga: Kembali Kasus Dugaan Korupsi di Kemensos, Menteri dari PDIP Bakal Dicap Negatif
"Setelah itu, kendor kembali. Sudah tahu dana bansos itu besar, pasti rawan dikorupsi. Masa pengawasannya tidak diketatkan? Kan lucu," ucapnya.
Menurut Herdiansyah, munculnya kasus korupsi di Kemensos bukan soal kapasitas politisi yang mengisi posisi tersebut. Hal itu ia sebutkan mengingat Juliari dan Risma sama-sama kader PDIP.
Baca juga: Kemensos Percayakan Kasus Korupsi Bansos Beras PKH pada KPK
"Soal mensos yang keduanya dari PDIP, itu karena PDIP partai pemenang saja. Siapapun dan dari manapun asal partainya, kalau sistem pengawasannya longgar, pasti akan tetap terseret perkara korupsi," tandasnya.
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan rasuah bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos).
Mereka semua sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan.
Berikut ini daftar enam tersangka korupsi bansos PKH yang dicegah KPK:
1. Mantan Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta sekaligus Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, M Kuncoro Wibowo
2. Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa Persero Budi Susanto
3. VP Operation PT PT Bhanda Ghara Reksa Persero April Churniawan
4. Ketua tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren
5. Anggota tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani
6. General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto
(Z-11)
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Tri Rismaharini belum menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial.
Bacagub Jawa Timur Tri Rismaharini, menyatakan akan menemui Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Mensos
Bakal Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) Tris Rismaharini mengaku mengetahui jeroan wilayah itu. Risma mengatakan siap mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah.
Saat ini tingkat popularitas Khofifah Indar Parawansa paling tinggi (92.7%), kemudian Tri Rismaharini (62.8%).
CALON Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa makin yakin mampu memenangkan Pilkada Jatim usai didukung ratusan pendeta dari seluruh wilayah Jawa Timur.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Benarkah hukum masih dijadikan alat pemukul dan sarana penindas? Betulkah ada yang meng-order Kejagung untuk menerungku Tom?
Dalam kasus ini mantan Kepala Ruangan Covid-19 RSUD Palabuhanratu berinisial HC sudah ditetapkan sebagai tersangka
Modus yang digunakan ketiga pelaku yaitu melakukan transaksi pembelanjaan fiktif pada sektor agribisnis
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved