Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengimbau seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 untuk tidak melakukan kampanye terselubung saat Ramadan.
Parpol diperkenankan melakukan kegiatan selama Ramadan namun itu tidak boleh dikaitkan dengan agenda kampanye.
"Berkenaan dengan situasi Ramadan, kita sama-sama ingin jaga momentum untuk berbuat kebaikan. Silakan parpol gunakan kesempatan ini untuk berbuat kebaikan tetapi sepanjang tidak menyalahi aturan yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017," papar anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Minggu (19/3).
Baca juga: Ini Potensi Pelanggaran Pemilu yang Diantisipasi Bawaslu
"Tolong hindari untuk melakukan kampanye terselubung, kampanye di luar jadwal, kampanye di tempat tempat ibadah. Kalau itu dilakukan, kita akan melakukan penindakan terhadap partai politiknya," tambahnya.
Lolly juga meminta kepada seluruh jajaran pengawas pemilu di tingkatprovinsi dan kabupaten/kota untuk terus menjaga hubungan dengan parpol.
Baca juga: Seleksi Anggota KPU Dan Bawaslu Jangan Ganggu Tahapan
Hal itu perlu dilakukan agar parpol tidak merasa jauh dari Bawaslu. Dengan demikian, mereka bisa leluasa berkonsultasi tanpa ada perasaan sungkan.
"Kita tegur baik-baik saja mereka merasa dimusuhi. Kita sama-sama tahu yang namanya diawasi itu tidak enak. Nah, supaya tetap diawasi tapi sama sama menghormati posisi masing masing, Bawaslu dan partai politik harus jadi mitra yang strategis;" tuturnya.
Namun, sebagai mitra, kedua belah pihak tentu memiliki Batasan-batasan.
"Batasannya agar tidak menimbulkan fitnah jangan dilakukan di ruang gelap, tidak boleh di ruang tertutup, tidak boleh kemudian di ruang yang memungkinkan orang berasumsi buruk itu gak boleh," tandasnya. (Z-11)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved