Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI menggaungkan politik damai jelang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F Paulus dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Provinsi Lampung. Ia meminta seluruh elemen di Indonesia berkolaborasi menjaga stabilitas negara karena hal itu dapat mencegah berbagai hal buruk bagi Indonesia.
"Mari kita sama-sama menjaga kekompakan, menjaga toleransi, mencegah terjadinya polarisasi sehingga terjadilah yang dikatakan stabilitas politik dan juga stabilitas keamanan," ucap Lodewijk, Kamis (16/3).
Politikus Partai Golkar tersebut percaya, stabilitas politik dan keamanan bisa menghadirkan stabilitas ekonomi. Dengan kestabilan ekonomi akan menguntungkan kehidupan masyarakat. "Insyallah dengan adanya stabilitas ekonomi semua kebutuhan masyarakat akan mudah didapat dan akan tercukupi," ujar Lodewijk.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Pemilu Serentak 2024 akan diadakan pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Masyarakat akan memilih Presiden, Anggota DPR, DPD, hingga pejabat daerah dalam kesempatan yang sama dalam pemilu tersebut.
Sementara itu, Komisi II DPR RI baru saja menyetujui Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 soal perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Melalui rapat kerja pada Rabu (15/3) lalu, kesembilan fraksi Komisi II yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP telah menyetujui pelimpahan tugas perubahan RUU dari pemerintah ke DPR RI. (S-3)
Kunjungan kerja luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke Pakistan dan Rusia disebut sebagai tindakan inkonsisten dari Kepala Negara.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus sebelum kunjungan kerja ke Australia
Kunjungan Komisi X DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Hetifah Sjaifudian dan Wakil Ketua Lalu Hadrian Irfani bersama para anggota DPR RI Komisi X lainnya.
Kunker Wilayah Selatan berlangsung pada 17-19 September 2025 melintasi Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser.
Rangkaian kunjungan diakhiri dengan pertemuan dan silaturahmi Gubernur bersama manajemen PT Berau Coal di Tanjung Redeb.
Gubernur Harum mengajak seluruh pemangku kepentingan di Berau, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga harmoni.
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved