Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak tegas praktik jual beli kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di Bali. Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem itu, temuan jual beli identitas tersebut tidak boleh dibiarkan karena hal tersebut akan menimbulkan dampak buruk di masa mendatang.
"Saya minta imigrasi dan Polda Bali bertindak tegas tangani kasus tersebut. Jadi tolong usut oknum-oknum yang diduga bermain, baik di desa, kecamatan, hingga Dukcapil. Saya tidak yakin hanya ada dua (kasus), kebetulan saja itu yang baru terbongkar," tegas Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/3).
Sahroni juga menyoroti maraknya pelanggaran yang dilakukan warga negara asing (WNA) di Pulau Dewata belakangan ini. Ia meminta aparat tak segan menindak para turis yang melakukan pelanggaran.
Baca Juga: Komisi II DPR Setujui Perppu Pemilu Dibawa ke Paripurna
"Tanpa mengurangi esensi kenyamanan berwisata, saya kira kepolisian tetap harus tegas dan tertib soal aturan, mau itu soal berkendara, identitas, dan lain sebagainya," tegasnya.
Tak hanya ditindaklanjuti, Sahroni pun meminta seluruh pihak juga perlu memberikan sosialisasi kepada WNA agar mereka lebih disiplin selama berwisata di Tanah Air.
Baca Juga: NasDem Sebut Gangguan terhadap Koalisi Perubahan Sebagai Vitamin
"Beri sosialisasi soal aturan hukum di Indonesia kepada mereka (WNA) dan tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara turis lokal dan luar, tidak baik nantinya," pungkasnya.
Sebelumnya, RK, 37, warga negara Ukraina dan MZN, 31, warga negara Suriah, tertangkap seusai membeli KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar, Bali. Mereka ditangkap saat operasi intelijen imigrasi yang curiga atas keberadaan turis di sebuah vila di Kuta, Bali. Kedua identitas itu dibeli dengan harga berkisar Rp8 juta hingga Rp10 juta dengan proses pembuatan KTP berlangsung selama satu minggu. (S-3)
WAKIL Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto, disela kegiatan resesnya menemukan dua unit rumah di Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat yang belum mendapatkan bantuan program RTLH
ANGGOTA Komisi III DPR-RI, Nasir Djamil menilai langkah yang dilakukan Polri dalam mengusut penganiayaan David oleh anak pejabat pajak, sudah sesuai jalurnya
Menjadi seorang Polisi adalah tugas yang sangat mulia. Namun di sisi lain, harus terus ikuti dan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan.
Sahroni menyampaikan jajaran Polri harus memberikan perlindungan maksimal kepada petugas KPPS. Menurutnya, tak ada kontestasi elektoral yang sebanding dengan ratusan nyawa manusia.
Tingginya kasus perceraian di Banten, disinyalir karena banyaknya pernikahan dini atau belum matang berumah tangga, pernikahan disebabkan hamil di luar nikah atau dipaksakan.
KASUS penembakan 18 warga di Desa Tamilou, Kecamatan Amahi, Kabupaten Maluku Tengah yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Maluku Tengah harus dievaluasi serius Kapolri.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Kepala Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma, mengatakan per 26 juni sebanyak 35.209 penduduk warga dengan KTP daerah lain baru datang ke Jakarta (non-permanen).
Hal ini merupakan imbas dari pemadaman listrik yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di wilayah Jawa Barat-DKI Jakarta dan Banten sejak Minggu (4/8) kemarin.
Kepala Disdukcapil, Muhammad Taufiq, mengatakan biasanya dalam satu hari terdapat ratusan pemohon yang datang ke Disdukcapil Kota Bekasi untuk mengurus layanan kependudukan.
Ribuan berkas kependudukan terpaksa harus diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi dalam satu hari.
Layanan administrasi kependudukan pada 12 kecamatan di Kota Bekasi hanya menerima berkas dan diproses pada Senin mendatang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved