Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
JASA konsultan pajak di Kementerian Keuangan bukanlah praktik baru. Tindakan menyalahi aturan tersebut sudah menjadi laten dan berlangsung lama di kementerian tersebut. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mengatakan praktik tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan ASN Kementerian Keuangan. Biasanya ASN yang mendirikan jasa konsultan perpajakan menggunakan nama asli atau nama orang lain.
“Tidak boleh penyelenggara negara di bidang perpajakan membuka kantor konsultan pajak atas nama dirinya dan orang lain, bisa saja dia pakai nama orang lain. Tapi ternyata ada, jadi kalau dia pejabat dia tidak boleh keterkaitan dengan perusahan konsultan pajak biasanya itu dijadikan sebagai modus. Ini bukan praktek pertama ini sudah lama, penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya pada Kamis (9/3).
Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat yang melakukan praktek ini secara mendasar sudah menyalahi aturan atau etik sebagai penyelenggara negara. Sebab mereka bermain pada konflik kepentingan yang akan merugikan negara. Peraturan yang mengatur hal tersebut telah ditegaskan dalam UU ASN, Permenpan-Rebiro Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Baca juga: Pejabat Ditjen Pajak Tak Boleh Merangkap Konsultan
“Konsultan pajak itu kan agar bayar pajak lebih rendah padahal dia petugas pajak kepentingannya bertentangan. Tapi konflik kepentingan belum tentu korupsi bisa etik tapi bisa berubah korupsi jika diikuti adanya kick back adanya suap dan gratifikasi atau konflik itu membuat pejabat pajak dalam mengambil keputusan yang merugikan negara,” ungkapnya.
Jika hal tersebut terbukti maka yang bersangkutan bisa dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Aparat penegak hukum harus proaktif dalam memeriksa secara rinci dugaan praktik merugikan negara tersebut . Dalam perkara yang menjerat Rafael Alun Trisambodo juga diduga konflik kepentingan dengan pengadaan. Jika itu benar maka hal itu adalah tindak pidana korupsi.
Baca juga: Catut Nama Istri, 134 Pejabat Ditjen Pajak Pegang Saham Perusahaan
“Maka itu nanti harus dicek apakah ada menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau tidak. Apakah ini sudah ada pelanggaran etik dan itu sanksinya dipecat,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Pekan Sita Serentak Tahun 2025 dimulai dengan kegiatan kick-off di Kanwil DJP Jawa Barat II.
Menurut Ariawan, tugas utama yang harus segera diselesaikan oleh DJP di bawah kepemimpinan Bimo adalah memastikan tidak adanya fragmentasi maupun ego sektoral di dalam tubuh DJP.
Haniv diduga memanfaatkan jabatan dan jejaringnya untuk mencari sponsor dalam rangka keperluan bisnis anaknya dengan cara mengirimkan surel permintaan bantuan modal.
Dia juga enggan memberikan keterangan kepada wartawan saat ditanya alasannya menerima gratifikasi.
Masa setelah Musyawarah Nasional (Munas) pada Agustus hingga November dimanfaatkan untuk menyiapkan organisasi PBSI bersama konsultan yang ditunjuk.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menambah departemen baru, yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029.
Sebagai konsultan, mereka bekerja sama dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan lain, bidan, serta tenaga medis lainnya untuk memastikan perawatan yang terbaik bagi ibu hamil.
Alasannya, wajib pajak dan konsultan pajak memerlukan perlindungan payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka.
Integrasi ini membantu perusahaan menyediakan layanan yang terdiversifikasi dan berkualitas tinggi kepada tiga target pasar.
SEORANG perempuan asal Australia berinisial TAW, 54, ditindak tegas dengan cara dideportasi oleh Kantor Imigrasi Denpasar karena diketahui menjabat sebagai direktur jasa konsultan di Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved