Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI VI DPR RI berencana akan memanggil pihak Pertamina seusai masa reses untuk membahas peristiwa kebakaran Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara yang terjadi pada akhir pekan lalu. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang turut menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia, 49 orang korban luka-luka, dan tercatat 3 orang korban yang masih dinyatakan hilang tersebut.
"Kami dari Komisi VI DPR, tentu akan menindaklanjuti hal ini pada masa sidang setelah reses ini. Saya turut prihatin dan berduka cita yang amat dalam atas musibah yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang, yang mengakibatkan korban jiwa. Berdasarkan data terakhir sudah mencapai belasan jiwa," ungkap Martin dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Parlementaria, Minggu (5/3).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga meminta agar Pertamina meninjau ulang secara menyeluruh terkait aspek safety dari depo-depo dan kilang-kilang milik Pertamina. "Karena sebelumnya juga sudah terjadi kebakaran serupa di Balongan dan juga di Cilacap," tuturnya.
Legislator Dapil Sumatera Utara II ini mengatakan persoalan itu harus menjadi perhatian serius. Ia menyarankan agar Pertamina menganalisis lokasi dan risiko seluruh fasilitas yang dimiliki perusahaan pelat merah tersebut.
Menurutnya, analisis risiko seluruh fasilitas itu penting dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Martin juga mendesak apabila teknologi tidak memungkinkan, maka solusinya harus dipikirkan lokasi yang lain.
"Ini harus menjadi pusat perhatian yang serius. Dilihat pusat lokasinya seperti apa, dan kalau memang penyebabnya adalah petir seperti yang terjadi sebelumnya, tentu harusnya ada teknologi yang bisa untuk mengatasi hal ini. Karena itu, sekali lagi saya turut berduka cita dan kami akan menindaklanjuti ini," tutup Martin.
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved