Selasa 07 Maret 2023, 11:05 WIB

KPU Banding Putusan PN Jakarta Pusat Pekan Ini

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
KPU Banding Putusan PN Jakarta Pusat Pekan Ini

MI/Ramdani
KPU

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menerima salinan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang secara eksplisit menghukum KPU untuk menunda Pemilu 2024 ke 2025. Anggota KPU Mochammad Afifuddin menyebut banding akan diajukan pekan ini.

"(Pengajuan banding) minggu ini, tinggal dimatangkan saja," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/3).

Majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai T Oyong serta H Bakri dan Dominggus Silaban sebagai anggota membacakan putusan pada Kamis (2/3). Prima mengajukan gugatan karena merasa dirugikan KPU dalam tahapan verifikasi administrasi yang menyatakan status akhir partai tersebut tidak memenuhi syarat (TMS).

Putusan atas perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu langsung mendapat kritikan dari berbagai pihak. Majelis hakim PN Jakarta Pusat dinilai telah melampaui yurisdiksi pengadilan negeri karena memutus perkara sengketa pemilu. Selain itu, penundaan pemilu juga disebut melanggar konstitusi.

Baca juga: Muhammadiyah Pertanyakan Putusan PN Jakpus

Ketua KPU Hasyim Asy'ari langsung menyatakan banding saat itu. Adapun Afif mengatakan banding yang akan diajukan KPU ke pengadilan tinggi pada dasarnya akan menjelaskan tentang regulasi terkait sengketa pendaftaran partai politik.

"Intinya kita jelasin tentang aturan-aturan terkait sengketa pendaftaran parpol, sidang sengketa di Bawaslu, PTUN, PN dan alasan-alasan yang menguatkan KPU," pungkasnya. (Z-3)

Baca Juga

MI/Susanto

Kejagung Tegaskan AG Bisa Mendapat Diversi Hukum, Bukan RJ

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 21 Maret 2023, 09:30 WIB
NASIB hukum pelaku anak berinisial AG yang terlibat dalam kasus penganiayaan David Ozora dapat diselesaikan di luar mekanisme...
MI/Adam Dwi

KPK Mulai Proses Kasus Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 21 Maret 2023, 09:24 WIB
KPK menyebut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe bakal berkembang ke arah tindak pidana...
dok.tangkapan layar

Ribuan Mahasiswa Tolak Perppu Ciptaker dan Penundaan Pemilu 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 21 Maret 2023, 09:16 WIB
AKSI-aksi unjuk rasa masyarakat menolak pengesahaan Perppu Cipta Kerja dan penundaan Pemilu 2024 masih terus...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya