Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DARI 18 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum 2024 kemarin, setidaknya ada sembilan parpol yang lolos ambang batas parlemen untuk menduduki kursi DPR R
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan tetap optimis lolos ke DPR karena hasil sejumlah survei sebelum pemilu menunjukkan elektabilitas di atas 4% atau melewati ambang batas parlemen.
“Hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabililitas PSI di atas 4 persen. Misalnya SPIN menyebut 4,2% saat survei dilakukan 5-8 Februari 2024. Bahkan, survei lembaga riset media terkemuka menyebut elektabilitas PSI 4,4% tapi survei ini tidak dirilis. Ini semua memperlihatkan PSI sangat mungkin lolos ke Senayan,” kata Ketua DPP PSI Dedek Prayudi
Hasil quick count juga menyebut angka 2,9 sampai 3% dengan margin of error 1-1,5%. Artinya, PSI tetap berpeluang masuk parlemen pusat.
Berdasarkan keyakinan itu, DPP PSI menginstruksikan seluruh pengurus, caleg, dan kader untuk mengawal ketat perhitungan suara di semua tingkatan.
“Kami kawal terus di semua tingkatan. Karena, dari temuan di lapangan, ada cukup banyak human error. Misalnya, dalam kolom batang lidi, tertulis 35 suara tapi saat dicatat hanya 25 suara. Juga ada perbedaan di C1 dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan,” lanjut Dedek.
Kesalahan-kesalahan semacam itu, kata Dedek, diyakini terjadi di banyak tempat. Sangat mungkin dipicu kelelahan para petugas.
Dari pemantauan di lapangan juga ditemukan dugaan bahwa raihan suara PSI akan lebih banyak dibandingkan suara para caleg.
“Menurut kami, ini adalah efek dari kehadiran Mas Kaesang di PSI,” pungkas Dedek. (P-4)
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved