Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
KOMITMEN DPR RI dalam menggalakkan gerakan anti-korupsi terus dilakukan. Hal ini yang disuarakan dan juga dicari solusi yang komprehensif oleh SEAPAC dan berkolaborasi dengan BKSAP DPR RI dalam penyelenggaraan acara SEAPAC Conference and General Assembly di Jakarta, 27 dan 28 Februari 2023.
SEAPAC (South East Asia Parliamentary Against Corruption) merupakan organisasi yang memayungi anggota-anggotan parlemen di Asia Tenggara dalam bidang anti korupsi.
Dalam perhelatan 2 tahunan ini SEAPAC mengusung tema Parliamentary Actions on Political Finance Oversight and Combating Green Corruption in Southeast Asia. Acara ini dihadiri oleh para anggota Parlemen dari Indonesia dan 7 negara ASEAN, akademisi, dan penggiat anti korupsi.
Mengusung tema keuangan politik, Ketua SEAPAC Fadli Zon mengatakan, mengatakan, uang memiliki pengaruh untuk mengkorupsi proses politik dan keuangan politik yang tidak transparan mengancam demokrasi di seluruh dunia.
"Tanpa adanya sistem yang baik, peraturan yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang kuat dalam keuangan poltik, maka fungsi dari demokrasi dan pembanguanan ekonomi jangka panjang akan sangat terhambat," katanya.
Baca juga : Ada Bonus Demografi, Gus Muhaimin Dorong Sarana Pendidikan Diperbanyak
Tema keuangan politik dan juga korupsi hijau dianggap sangat relevan dengan kondisi saat ini. Indonesia akan memasuki masa kampanye politik di akhir 2023, dan juga beberapa negara di Asia Tenggara.
Akar dari permasalahan korupsi di banyak negara adalah lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap pembiayaan politik, termasuk di dalamnya ada pendanaan kepada partai politik, dana kampanye, dan juga donasi dari pihak ketiga. Sehingga dianggap perlu bagaimana parlemen dapat berperan dalam mengingkatkan regulasi dan pengawasan untuk keuangan pilitik yang lebih transparan dan bebas korupsi.
Dalam konferensi itu, dihadirkan narasumber yang berasal dari berbagai sektor. Panelis berasal dari berbagai perguruan tinggi di dunia dan juga lembaga negara yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang politik, keuangan, dan audit keuangan negara.
Fadli Zon mengharapkan melalui pertemuan internasional ini dapat menghasilkan diskusi yang bermanfaat dan juga pengembangan peraturan dan mekanisme untuk memperkuat sistem legislasi anti korupsi.
Ia menambahkan, merupakan tanggung jawab parlemen dalam menyusun dan mengadaptasi regulasi terkait transparansi pembiayaan politik dan juga perlunya pembaruan peraturan agar dapat menjawab tantangan-tantangan politik di masa kini dan mendatang. (RO/OL-7)
program ini tetap dijalankan, sebagai komitmen dalam penguatan integritas di semua lini dan sektor.
Agus mengatakan, pelanggaran etik bagi akuntan publik bisa menimbulkan korupsi karena pekerjaan mereka mengaudit proyek, yang sebagian berkaitan dengan kerja pemerintah.
Hari raya Idul Fitri adalah momentum anak bangsa untuk memperbarui komitmen meningkatkan sinergi dan cegah korupsi demi mewujudkan Indonesia yang semakin baik.
Dengan demikian, sambung dia, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset negara menjadi kunci dalam mengawal integritas keuangan negara.
KPK meyakini RUU Perampasan Aset bakal menjadi deklarasi atas konsistensi pemberantasan korpsi di Indonesia jika disahkan.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan para tersangka memanfaatkan proyek receh untuk menghindari pelelangan. Itu, kata dia, nilainya di bawah Rp200 juta.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved