Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari kembali menegaskan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ihwal indikasi transaksi dalam jumlah besar untuk kegiatan pemilu lebih tepat diserahkan ke aparat penegak hukum pemilu, yakni Bawaslu. Hal itu disampaikannya saat ditemui setelah acara pelantikan Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta, Jumat (17/2).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta PPATK untuk menyerahkan laporan dugaan penggunanaan dana ilegal terkait kepentingan kampanye pemilu ke aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi dan jaksa.
Baca juga: Koalisi Belum Permanen, Masing-masing Poros Sekedar Tes Ombak
"Masalahnya dana kampanye itu (baru dapat ditindak) di masa tahapan kampanye. Kita lagi koordinasi dengan PPATK, seharusnya PPATK juga bisa menyambungkannya dengan polisi dan kejaksaan," kata Bagja.
Menurut Bagja, pihaknya tidak dapat menindak pelanggaran dugaan penggunaan dana kampanye saat ini mengingat masa kampanye Pemilu 2024 baru dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Kendati demikian, jika aparat penegak hukum menemukan indikasi penggunaan dana ilegal untuk tujuan kampanye, Bagja membuka kemungkinan bagi Bawaslu untuk menindaklanjutinya.
"Tapi (kalau) itu untuk tujuan kampanye, bisa. Kita akan lihat lagi nanti dari polisi dan jaksa," tandasnya.
Terpisah, anggota Bawaslu Puadi mengatakan jajarannya hanya berwenang untuk mengawasi keuangan partai politik yang berkaitan dengan dana kampanye. Nantinya, dana tersebut akan diaudit dari akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU.
Menurutnya, tugas Bawaslu dalam pengawasan dana kampanye akan sangat baik jika didukung oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang dimiliki PPATK dalam rangka pengumpulan informasi, data, dan bukti.
Sebelumnya, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya sudah melakukan riset dan bekerja sama dengan KPU maupun Bawaslu. Hasilnya, ditemukan potensi penggunaan dana ilegal untuk pendanaan pemilu. Bahkan, PPATK juga menemukan korelasi tersebut berdasarkan hasil penyidikan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (OL-6)
PPATK menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemberhentian sementara transaksi rekening terkait pemblokiran rekening dormant.
Bank Syariah Indonesia menilai PPATK memblokir rekening dormant, bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan rekening dalam tindak pidana keuangan.
DIREKTUR Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroto persoalan kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyusahkan masyarakat.
Namun begitu sebelum memutuskan kebijakan harus dikaji betul untung ruginya untuk rakyat.
Jika ada laporan transaksi keuangan mencurigakan, PPATK harusnya bekerja sama dengan dan melaporkan kepada aparat hukum.
Bank Mandiri menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved