Selasa 31 Januari 2023, 18:45 WIB

Pemerintah-MPR Bahas Persiapan Pemilu Hingga Penempatan ASN di DOB Papua

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pemerintah-MPR Bahas Persiapan Pemilu Hingga Penempatan ASN di DOB Papua

Antara
Menko Polhukam Mahfud MD saat berjalan dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

 

MENKO Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menerima kunjungan pimpinan MPR RI yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenkopolhukam, Mahfud dan Bamsoet, sapaan akrabnya, melakukan perbincangan terkait persiapan pemilu di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) wilayah Papua.

"Kami fokus berbicara bagaimana Papua ke depan, sesudah lahir UU Nomor 2 Tahun 2021. Jangka pendek adalah persiapan infrastruktur pemerintahan, pembentukan DOB baru dan persiapan pemilu," ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers, Selasa (31/1).

Baca juga: Wapres Pastikan Empat DOB Papua Siap Pemilu dan Ikut PON 2024

Mahfud menegaskan bahwa empat DOB yang ada di Papua dipastikan siap mengikuti Pemilu 2024, bersamaan dengan sejumlah daerah lain. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan, baik dari sisi infrastruktur maupun aspek ketersediaan aparatur.

"Karena empat DOB baru ini barus pemilu pada 2024 bersama yang lain," imbuhnya.

Selain melakukan pembicaraan tentang persiapan Pemilu 2024 di DOB Papua, Mahfud dan Bamsoet juga membahas rencana jangka panjang untuk empat DOB Papua. Salah satunya, terkait aspek pendidikan. 

Dalam dua minggu ke depan, Kemenkopolhukan dan MPR akan melakukan pertemuan yang lebih komperhensif untuk membahas hal tersebut. "Kami akan bertemu secara lebih khusus dan komperhensif. Materinya disiapkan secara baik, sehingga kita bisa mengatur peran masing-masing," jelas Mahfud.

Baca juga: Kapolri akan Tambah Polda dan Personel di Daerah Otonomi Baru

Adapun Bamsoet mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur untuk menormalisasi keamanan di Papua. MPR meminta pemerintah untuk mempersiapkan road map peningkatan kaderisasi PNS untuk warga Papua.

"Seperti penambahan eselon 1 dan 2, sehingga ketika pengembangan wilayah, posisi PNS diisi orang atau warga dari Papua," tutur Bamsoet.

MPR berpesan kepada pemerintah untuk lebih menggencarkan sosialisasi, yang sesuai dengan kesepakatan dari otonomi daerah dan Dana Otonomi Khusus tentang pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga Papua.(OL-11)

Baca Juga

.

Komunikasi Airlangga, Prabowo, dan Cak Imin Semakin Intensif

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 04 Juni 2023, 16:09 WIB
Golkar masih membuka sejumlan opsi terkait Pilpres...
MI/Usman Iskandar

Puskapol UI: Pemilu Proporsional Tertutup Menjauhkan Pemilih dan Turunkan Angka Keterwakilan

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 04 Juni 2023, 15:19 WIB
Sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup berpotensi menjauhkan pemilih dari para kandidat dan partai dan menurunkan angka...
MI

Cawe-cawe Presiden Jokowi Berbahaya bagi Demokrasi

👤Faustinus Nua 🕔Minggu 04 Juni 2023, 14:55 WIB
Jokowi secara terbuka menyampaikan akan mendukung salah satu calon presiden atau melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024, hal itu dianggap...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya