Pemerintah-MPR Bahas Persiapan Pemilu Hingga Penempatan ASN di DOB Papua

MENKO Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menerima kunjungan pimpinan MPR RI yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenkopolhukam, Mahfud dan Bamsoet, sapaan akrabnya, melakukan perbincangan terkait persiapan pemilu di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) wilayah Papua.

"Kami fokus berbicara bagaimana Papua ke depan, sesudah lahir UU Nomor 2 Tahun 2021. Jangka pendek adalah persiapan infrastruktur pemerintahan, pembentukan DOB baru dan persiapan pemilu," ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers, Selasa (31/1).

Baca juga: Wapres Pastikan Empat DOB Papua Siap Pemilu dan Ikut PON 2024

Mahfud menegaskan bahwa empat DOB yang ada di Papua dipastikan siap mengikuti Pemilu 2024, bersamaan dengan sejumlah daerah lain. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan, baik dari sisi infrastruktur maupun aspek ketersediaan aparatur.

"Karena empat DOB baru ini barus pemilu pada 2024 bersama yang lain," imbuhnya.

Selain melakukan pembicaraan tentang persiapan Pemilu 2024 di DOB Papua, Mahfud dan Bamsoet juga membahas rencana jangka panjang untuk empat DOB Papua. Salah satunya, terkait aspek pendidikan. 

Dalam dua minggu ke depan, Kemenkopolhukan dan MPR akan melakukan pertemuan yang lebih komperhensif untuk membahas hal tersebut. "Kami akan bertemu secara lebih khusus dan komperhensif. Materinya disiapkan secara baik, sehingga kita bisa mengatur peran masing-masing," jelas Mahfud.

Baca juga: Kapolri akan Tambah Polda dan Personel di Daerah Otonomi Baru

Adapun Bamsoet mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur untuk menormalisasi keamanan di Papua. MPR meminta pemerintah untuk mempersiapkan road map peningkatan kaderisasi PNS untuk warga Papua.

"Seperti penambahan eselon 1 dan 2, sehingga ketika pengembangan wilayah, posisi PNS diisi orang atau warga dari Papua," tutur Bamsoet.

MPR berpesan kepada pemerintah untuk lebih menggencarkan sosialisasi, yang sesuai dengan kesepakatan dari otonomi daerah dan Dana Otonomi Khusus tentang pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga Papua.(OL-11)