Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menguatkan rencana koalisi mereka dalam Pilpres 2024 dengan peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra - PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dengan pembentukan Sekber tersebut, maka bisa dipastikan bahwa koalisi yg bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Koalisi KIR) ini akan mengusung Prabowo sebagai Calon Presiden (Capres) dan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres.
Keduanya merupakan Ketua Umum dari Gerindra dan PKB, yang boleh dikatakan sudah merupakan kesepakatan yang hampir final. Tahap finalnya adalah ketika kedua sosok ini diumumkan sebagai paslon Koalisi KIR.
Ditetapkannya Prabowo sebagai capres oleh Koalisi KIR praktis menutup peluang kader Gerindra yang lain, yakni Sandiaga Uno yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, untuk menjadi capres atau cawapres dalam Pilpres 2024.
Melihat kondisi tersebut, fungsionaris PPP DKI Jakarta, Erwin A. Chairansyah, mengingatkan agar PPP tidak memaksakan Sandiaga Uno menjadi capres atau cawapres dari PPP. Menurutnya, sebagai partai politik yang dituakan, PPP harus memegang etika politik untuk tidak mengusung Sandi, karena partainya Sandi sendiri, Gerindra, telah menetapkan Prabowo sebagai Capres mereka.
"PPP juga perlu memelihara hubungan yang baik dengan Gerindra yang selama ini telah terbangun baik di dalam maupun diluar parlemen (DPR dan DPRD). Bahkan di DPRD Jawa Barat, PPP bergabung dalam satu fraksi," ungkap Erwin A. Chariransyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/1/2023)
Menurt Erwin, lebih baik PPP mengusung kadernya sendiri atau sosok yang bukan merupakan kader partai lain. Ia menunjuk pada nama Mardiono yang menjabat Plt Ketua Umum PPP atau Erick Thohir yang nota bene bukan merupakan kader partai manapun saat ini. "Mereka dinilai memiliki kemampuan dan leadership namun bukan kader parpol untuk menjadi pimpinan nasional yang akan datang," ujar Erwin. (OL-13)
Baca Juga: Survei Algoritma: Puan jadi Kandidat yang Paling Tidak Akan Dipilih
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
pada Muktamar X PPP yang berlangsung 27 September lalu, Mardiono mengaku terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi. Namun, kubu Agus Suparmanto menolaknya.
Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Muktamar X di Ancol, Jakarta akhir pekan lalu.
Dukungan untuk Muhamad Mardiono agar kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin nyata menjelang Muktamar ke-X.
Dukungan kepada Muhamad Mardiono untuk kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 mendapat tambahan penguatan.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman saksi tentang proses pemilihan, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran yang merugikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved