Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengemukakan beberapa pejabat publik yang digadang-gadang jadi calon presiden, memanfaatkan posisinya untuk kepentingan sosialisasi pribadi.
Bawono menyebut ada persoalan etika jika memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan sosialisasi pribadi.
Hal ini jauh berbeda dengan calon presiden Anies Baswedan. Pasalnya, Anies saat ini menjadi bakal calon presiden paling leluasa dalam melakukan sosialisasi turun langsung keliling Indonesia.
"Karena tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik membuat Anies lebih leluasa dalam memperkenalkan diri berkeliling daerah," ungkap Bawono, Senin (23/1/2023).
"Jadi saat ini Anies Baswedan berada posisi paling menguntungkan karena leluasa berkeliling daerah kapan pun untuk melakukan sosialisasi turun langsung selain sebagai ikhtiar politik mantan gubernur DKI Jakarta tersebut untuk meningkatkan popularitas dan juga elektabilitas terutama pada daerah - daerah basis Prabowo Subianto termasuk di Jawa Barat," tambahnya.
Bawono menilai safari politik mengunjungi berbagai daerah sangat penting untuk terus dilakukan oleh Anies.
Hal itu agar berdampak terhadap peningkatan popularitas Anies. Merujuk temuan survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia tingkat popularitas Anies saat ini belum mencapi 90 persen.
"Dengan meningkatkan popularitas diri tentu juga akan memperluas kemungkinan untuk disukai pemilih," ujarnya.
"Apabila telah disukai otomatis akan dipilih sehingga tentu saja berujung pada peningkatan elektabilitas," tandasnya.
Sebelumnya, Partai NasDem Jawa Barat terus berupaya mendekatkan bakal calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024, Anies Baswedan, untuk bisa terus menyapa warga. Salah satunya melibatkan bakal calon pada setiap kegiatan dari level paling bawah.
Strategi Partai NasDem Jabar turun langsung hingga wilayah ranting demi mendulang suara bagi Anies Baswedan. Terlebih Jabar memiliki pemilih paling tinggi se-Indonesia dibandingkan daerah lainnya dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa.
"Di Jawa Barat kita terus lakukan, misalnya DPW NasDem Jawa Barat terus melakukan konsolidasi secara internal itu terus juga melakukan berbagai upaya pemetaan politik, dan juga menyosialisasikan Pak Anies di level grassroots," ujar Ketua DPW Partai NasDem Jabar, Saan Mustopa, di Sabuga Bandung, Minggu, 22 Januari 2023. (OL-13)
Baca Juga: Sejumlah Capres Manfaatkan Posisi untuk Kepentingan Sosialisasi Pribadi
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H. Addin Jauharudin mengungkapkan Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia ini menjadi komitmen Ansor dalam mengawal aspirasi masyarakat untuk menjaga Indonesia.
DI tengah harga pangan yang mencekik, biaya kesehatan yang membuat keluarga rapuh semakin jatuh miskin, serta pasar kerja yang seret, publik dipaksa menelan ironi yang sama setiap hari.
Sebagai wakil rakyat, mereka semestinya menanggapi aspirasi masyarakat dengan bahasa dan sikap yang santun
Pejabat publik idealnya memaknai demokrasi dengan dialog dinamis, bukan hanya respons pasif pada tekanan massa.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan kolaborasi multisektor merupakan fondasi utama bagi penguatan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Pemprov DKI disarankan agar menyiapkan alternatif hunian bagi warga yang akan direlokasi, misalnya melalui penyediaan rumah susun (rusun) atau bantuan pembelian lahan baru.
Melalui kegiatan ini KAI mengajak seluruh pengguna kereta api di Sumatera Utara untuk lebih peduli dalam mencegah tindak pelecehan seksual.
Acara yang seharusnya terbuka untuk masyarakat umum justru hanya dihadiri sekitar 100 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Perubahan badan hukum dari perumda ke perseroda untuk perusahaan air minum daerah sudah banyak contohnya, seperti di Bandung, Semarang, dan Depok.
Berdasarkan data BPS 2025, NTB merupakan provinsi dengan proporsi perempuan berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun tertinggi, yaitu sebesar 14,96%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved