Jumat 20 Januari 2023, 20:15 WIB

Geledah Rumah Pimpinan DPRD Jatim, KPK Angkut Banyak Dokumen

Fachri Audhia Hafiez  | Politik dan Hukum
Geledah Rumah Pimpinan DPRD Jatim, KPK Angkut Banyak Dokumen

Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez 
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. 

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pimpinan DPRD Jawa Timur (Jatim). Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Sahat Tua P Simanjuntak (STPS).

Penyidik KPK menggeledah Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim serta rumah kediaman Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jatim. Penggeledahan yang dilakukan pada Kamis (19/1) itu, KPK mengamankan sejumlah barang bukti.

"Bukti yang ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen dan alat elektronik yang masih terkait dengan penganggaran dana hibah," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Januari 2023.

KPK akan menganalisis dan menyita temuan tersebut. Hal itu untuk kepentingan penyidikan perkara yang menjerat Sahat.

Baca juga: Istri Lukas Enembe Minta Rekeningnya Dibuka KPK

Pada Selasa dan Rabu, 17-18 Januari 2023 KPK juga menggeledah sejumlah lokasi. Yakni, rumah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, rumah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, rumah anggota DPRD Provinsi Jatim, dan rumah Kepala Bappeda Provinsi Jatim. 

Sahat ditetapkan tersangka bersama tiga orang lain. Yakni, Kepala Desa Jelgung, Abdul Hamid, staf ahli Sahat, Rusdi, dan Koordinator Lapangan Pokok Masyarakat (Pokmas), Ilham Wahyudi.

Sahat diduga memanfaatkan jabatannya untuk membantu melancarkan pemberian dana hibah. Pihak yang mau dibantu wajib membuat kesepakatan pemberian uang muka atau disebut dengan ijon.

Abdul Hamid merupakan salah satu pihak yang tertarik dengan tawaran Sahat. Abdul kemudian membuat perjanjian ijon sebesar 20 persen dari nilai dana hibah jika bisa dibantu Sahat. Abdul juga dapat jatah 10 persen.

Sahat diduga sudah membantu Abdul menyalurkan dana hibah pada 2021 dan 2022. Dana tiap tahun yang disalurkan yakni Rp40 miliar. Kongkalikong keduanya kali ini untuk membantu pencairan dana hibah pada 2023 dan 2024.

Uang yang dijanjikan yakni Rp2 miliar. KPK keburu menangkap para tersangka saat pemberian uang Rp1 miliar.

Abdul dan Ilham disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu Sahat dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (P-5)
 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Panglima Yudo: TNI-Polri Harus Berantas Praktik Ekspor dan Tambang Ilegal

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Rabu 08 Februari 2023, 21:24 WIB
PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan TNI-Polri harus bersinergi memberantas praktik ekspor dan tambang...
ANTARA

MK Belum Bisa Pastikan Kapan Gugatan soal Sistem Pemilu Diputus

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 08 Februari 2023, 20:54 WIB
Pihak MK belum dapat memastikan ada atau tidaknya sidang lanjutan. Pasalnya hal itu akan diputuskan oleh Mahkamah dalam sidang...
DOK pribadi.

Tahun Politik, Sejumlah Anggota DPR dan DPD Raih Penghargaan

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 20:35 WIB
Calon legislator atau senator harus dapat menjalankan personal branding untuk menunjukkan kepada konstituennya tentang karakter dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya