WARGA Indonesia beretnis Tionghoa kini dapat lebih leluasa terjun ke dunia politik. Sebelum era reformasi, mereka menjadi kelompok yang didiskriminasi oleh negara lewat beragam peraturan, termasuk larangan merayakan tahun baru imlek.
Kini, meski masih sedikit, politisi beretnis Tionghoa di Indonesia mulai bermunculan. Kota Singkawang, misalnya, saat ini dipimpin Tjhai Chui Mie yang merupakan satu-satunya wali kota perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia.
Sebelum Tjhai, Singkawang juga pernah memiliki wali kota beretnis Tionghoa, yakni Hasan Karman. Hasan mengaku, saat masa Orde Baru, komunitas Tionghoa di Singkawang mendapat perlakuan kekerasan dan diskriminasi yang luar biasa.
Dalam diskusi publik bertajuk Imlek dan Sejarah Kelam Diskriminasi di Indonesia yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasan mengaku banyak ditentang saat akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Singkawang.
"Waktu saya kampanye mencalokan diri sebagai wali kota, saya masih merima begitu banyak omongan orang tua. 'Janganlah kamu masuk politik, kalau kamu terpilih sebagai wali kota, bisa ribut, bisa kerusuhan'," kenang Hasan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (20/1).
Kendati demikian, ia tetap mempertahankan hak politiknya sebagai warga negara. Hasan menyebut membutuhkan waktu 18 bulan untuk mengedukasi dan meyakinkan warga, Singkawang. Akhirnya, Hasan berhasil menjadi Wali Kota Singkawang periode 2007-2012.
Baca juga: KPU Ingatkan Ancaman Pidana Kampanye Pemilu di Luar Jadwal
Dalam acara yang sama, juru bicara milenial PKB Mikhael Benyamin Sinaga menyebut reformasi telah mengubah banyak hal menjadi lebih baik bagi komunitas Tionghoa di Indonesia. Contohnya, lanjut Mikhael, etnis Tionghoa yang terjun ke dunia politik semakin banyak.
"Jauh lebih banyak daripada dulu. Dulu itu, kan, sangat ada ketakutan," ujarnya.
Adapun Ketua DPP PKB Daniel Johan mengucapkan terima kasih kepada warga beretnis Tionghoa yang telah mendaftar sebagai bakal calon legislatif (caleg) PKB. Menurutnya, presentase bakal caleg PKB beretnis Tionghoa mencapai belasan persen.
Sebagai anggota DPR RI beretnis Tionghoa, Daniel bersyukur Indonesia pernah dipimpin Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang mencabut instruksi presiden (inpres) diskriminatif. Bahkan, saat ini Indonesia dinilai lebih maju karena memiliki Undang-Undang Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
"Bersyukur kita sekarang sudah bebas sebagai negara yang menjamin warganya secara damai, karena konstitusi, pembukaan UUD 45 berbicara seperti itu," pungkasnya. (P-5)
