Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal memfasilitasi hak pilih mahasiswa yang berasal dari luar kota hingga warga binaan Lapas.
"Mulai Januari, KPU akan membantu memfasilitasi menguruskan itu, termasuk mahasiswa yang sekolah kedinasan, atau santri juga enggak mungkin pulang. Kita bantu fasilitasi untuk mengurus pindah milih,” jelas Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Senin (9/1).
Namun, bantuan untuk pindah milih berpotensi hanya untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Pihaknya siap berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi hak memilih warga binaan di lembaga permasyarakatan.
Baca juga: Bawaslu Investigasi Pemasangan Bendera Partai Ummat di Masjid Cirebon
"Di rutan akan kita fasilitasi untuk pindah milih," imbuh Hasyim.
Tak hanya itu, KPU juga mengajak mahasiswa di kampus untuk menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Hal itu diutarakan Hasyi dalam acara penandatanganan nota kesepahaman KPU dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Baca juga: Megawati sudah Punya Nama Bakal Capres Tinggal Diumumkan
"Kalau misalkan, mahasiswa Ubhara ini kampusnya ada di Jakarta Selatan maupun di Bekasi, mahasiswa tidak hanya orang di situ saja, bisa dari mana-mana. Sehingga, bisa ditugaskan di kampung halamannya sesuai dengan alamat KTP," tuturnya.
"Nanti dilaporkan ke KPU, kira-kira mahasiswa yang akan menjadi anggota KPPS untuk pemilu maupun untuk pilkada. Siapa saja namanya, fakultasnya apa, kemudian kita pakai nomor induk kependudukan. Nanti kita bisa tugaskan di daerah mana," sambung Hasyim.(OL-11)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Fitur-fitur AI dalam kelas pintar memungkinkan dosen memantau partisipasi dan respons mahasiswa secara real-time, termasuk identifikasi mahasiswa yang tidak aktif.
Di tengah-tengah padatnya aktivitas kuliah, nongkrong dekat kampus jadi kegiatan tambahan para mahasiswa.
"Ini karena tingginya mobilitas mahasiswa dari luar kota yang menjadi faktor utama meningkatnya permintaan layanan ini,"
Buku panduan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan dan efektivitas belajar mahasiswa logistik melalui pendekatan gamifikasi yang menyenangkan namun tetap aplikatif.
Melalui komunitas kreatif yang akan disinergikan dalam bentuk program podcast, produksi konten media sosial, hingga creative lab, Ignite akan menjadi platformnya.
DIREKTUR Imparsial Ardi Manto merespons pernyataan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang menyebut mahasiswa tidak memiliki kedudukan hukum dalam menggugat UU TNI,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved