KOALISI Perubahan, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan Koalisi Indoensia bersatu masih tarik menarik kepentingan sebelum kompak mendeklarasikan capres dan cawapres untuk Pemilu 2024. Masing-masing koalisi memiliki permasalahan yang berbeda sehingga sampai saat ini belum juga memberikan kepastikan terhadap publik paket capres dan cawapres yang bakal diusung.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menjelaskan terdapat beberapa alasan yang menyebabkan koalisi sulit mendeklarasikan paket capres dan cawapresnya.
Pertama, belum tercapainya kesepakatan di antara anggota partai koalisi terhadap capres dan cawapres yang bakal diusung. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dinisiasi oleh Golkar, PAN, dan PKB masih kesulitan mendorong ketiga ketua umum sebagai capres dan cawapres.
Baca juga: Kemendagri Ingatkan ASN Pentingnya Netralitas Jelang Pemilu
“Ketidakpastian KIB ini sudah didukung oleh isu bahwa KIB itu disiapkan bukan untuk kader ketiga partai tersebut tetapi untuk Ganjar Pranowo jika PDI Perjuangan gagal mengusungnya. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra-PKB) telah memunculkan nama Prabowo sebagai capres, tetapi Cak Imin masih belum mendapatkan kepastian sebagai cawapres sehingga masih terjadi tarik-menarik kepentingan,” jelasnya saat dihubungi, Selasa (3/1).
Sedangkan, Koalisi Perubahan yang diusung Demokrat, NasDem dan PKS saling mengunci setelah Anies Baswedan dideklarasikan oleh NasDem sebagai capres. Demokrat mengusung AHY sebagai cawapres dan PKS mengusung AHER juga sebagai cawapres Anies, sehingga tarik-menarik kepentingan ini mempersulit masing-masing anggota partai koalisi.
Kedua masing-masing koalisi atau PDI Perjuanan yang mampu mengusung capres dan cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain menambah lama deklrasi capres dan cawapres karena masing-masing partai ingin melihat paket capres dan cawapres lawan.
“Ketika masing-masing koalisi ini terus saling menunggu menyebabkan deal-deal paket capres dan cawapres ini -semakin sulit terwujud dalam waktu dekat”
Selanjutnya sambung dia masing-masing partai koalisi tidak ingin publik ikut serta dalam penentuan capres dan cawapres. Sebab partai politik merasa bahwa pilpres adalah ranah parpol, sehingga partai politik yang menyediakan calonnya dan masyarakat memilih calon yang ada. Situasi ini bentuk dari pertarungan partai secara kelembagaan dan publik yang ingin tahu capres dan cawapresnya.
“Koalisi parpol ini harus berani dan jangan terlalu lama menunggu. Publik bakal jenuh jika ada upaya mendorong Pilpres 2024 kembali dua poros. Tidak munculnya figur-figur alternantif dari empat poros koalisi yang sebenarnya mampu terbentuk. Bukti bahwa masyarkat hanya boleh memilih calon yang udah disediakan oleh parpol. Ini terlihat dari jumlah poros dan cepatnya deklarasi paket capres dan cawapres nantinya,” ungkapnya.
Di sisi lain KIB akan dianggap antiklimaks jika gagal mengusung salah satu kader dari anggota koalisi sebagai capres dan cawapres. Di balik wacana naturalisasi Ganjar oleh partai-partai KIB, skema ini berpotensi menggagalkan Airlangga, Zulkifli Hasan dan Mardiono sebagai kandidat capres dan cawapres.
“KIB lahir sebagai bentuk kekuatan partai politik sebagai sirkulasi capres dan cawapres gagal jika yang diusung sebagai capres dan cawapres kader-kader di luar tiga parpol ini”
Sebagai Koalisi yang lebih awal terbentuk dari pada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Perubahan. Seharusnya KIB lebih awal membuat langkah besar dari pada menunggu partai lain berkoalisi lalu mendeklarasikan capres dan cawapres.
“KIB jangan sampai dianggab sebagai biro jodoh capres dan cawpares Pilpres 2024, jika tidak ada kader dari ketiga anggota koalisi yang terpilih sebagai capres dan cawapres,” tukasnya. (OL-6)
