Rabu 28 Desember 2022, 16:10 WIB

KY Minta Kewenangan Diperluas, Bisa Awasi Panitera Pengadilan

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
KY Minta Kewenangan Diperluas, Bisa Awasi Panitera Pengadilan

MI/Susanto
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Binziad Kadafi (tengah)

 

KOMISI Yudisial (KY) mengusulkan agar pengawasan lembaga tersebut diperluas dalam perubahan Undang-Undang No.18/2011 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang No.22/2004 tentang KY. KY ingin tidak hanya mengawasi hakim, tetapi juga jajaran peradilan seperti panitera dan lain-lain. Rencana revisi UU KY saat ini masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Pengawasan perlu dibuat lebih efektif. Salah satunya, dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Mahkamah Agung kita tahu titik lemahnya pegawai dan panitera pengganti di pengadilan," ujar Anggota KY yang merupakan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Binziad Kadafi dalam rilis Capaian Kinerja KY Tahun 2022 di Kantor KY, Jakarta, Rabu (28/12).

Selain merekomendasikan sanksi dan mengawasi hakim, KY berharap bisa mengawasi panitera pengganti yang erat kaitannya dengan penanganan perkara oleh hakim di pengadilan.

Substansi usulan lain yang diharapkan dapat diakomodir oleh pembuat undang-undang, terang Kadafi, yakni KY dapat memberikan sanksi apabila seorang hakim terbukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Saat ini, imbuh Kadafi, KY hanya bisa memberikan rekomendasi sanksi pada MA.

"Setidaknya untuk sanksi ringan dan sedang. Sementara untuk sanksi berat berupa pemberhentian tetap mekanismenya melalui majelis kehormatan hakim kami rasa masih layak untuk dipertahankan," imbuhnya.

Baca juga: KY Kantongi Sejumlah Nama Diduga Terlibat Kasus Suap di MA

Terkait reformasi peradilan, Kadafi menjelaskan KY dapat memberi rekomendasi kebijakan bagi perbaikan peradilan agar bersih dan mandiri.

Sementara itu, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito menambahkan dalam UU KY diatur mengenai penyadapan hakim. Namun, KY tidak punya kewenangan semacam itu, lembaga tersebut perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penyadapan.

"Kita akan mencoba mengusulkan pada DPR bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar penyadadapan yang dilakukan oleh KY mandiri sehingga leluasa. Tidak semua hakim disadap, kalau ada indikasi temuan dugaan korupsi baru dilakukan penyadapan," paparnya.(OL-5)

Baca Juga

DOK MI

PKS Tegaskan Sikap Dukung Anies Baswedan Jadi Capres

👤Widhoroso 🕔Jumat 27 Januari 2023, 21:50 WIB
WAKIL Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan sikap partainya mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta...
Muhammad Iqbal

Hendra Kurniawan Dituntut Tiga Tahun Penjara Dan Denda Rp20 Juta

👤Irfan Julyusman 🕔Jumat 27 Januari 2023, 21:43 WIB
JAKSA penuntut umum menuntut Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 20...
DOK MI.

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Singgung Pilpres 2024

👤Valerie Augustine Budianto 🕔Jumat 27 Januari 2023, 21:38 WIB
Pertemuan sekitar satu jam tersebut merupakan bagian dari silaturahmi dan ibarat kangen-kangenan antara kakak dan adik yang lama tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya