Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Yudisial (KY) mengusulkan agar pengawasan lembaga tersebut diperluas dalam perubahan Undang-Undang No.18/2011 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang No.22/2004 tentang KY. KY ingin tidak hanya mengawasi hakim, tetapi juga jajaran peradilan seperti panitera dan lain-lain. Rencana revisi UU KY saat ini masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Pengawasan perlu dibuat lebih efektif. Salah satunya, dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Mahkamah Agung kita tahu titik lemahnya pegawai dan panitera pengganti di pengadilan," ujar Anggota KY yang merupakan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Binziad Kadafi dalam rilis Capaian Kinerja KY Tahun 2022 di Kantor KY, Jakarta, Rabu (28/12).
Selain merekomendasikan sanksi dan mengawasi hakim, KY berharap bisa mengawasi panitera pengganti yang erat kaitannya dengan penanganan perkara oleh hakim di pengadilan.
Substansi usulan lain yang diharapkan dapat diakomodir oleh pembuat undang-undang, terang Kadafi, yakni KY dapat memberikan sanksi apabila seorang hakim terbukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Saat ini, imbuh Kadafi, KY hanya bisa memberikan rekomendasi sanksi pada MA.
"Setidaknya untuk sanksi ringan dan sedang. Sementara untuk sanksi berat berupa pemberhentian tetap mekanismenya melalui majelis kehormatan hakim kami rasa masih layak untuk dipertahankan," imbuhnya.
Baca juga: KY Kantongi Sejumlah Nama Diduga Terlibat Kasus Suap di MA
Terkait reformasi peradilan, Kadafi menjelaskan KY dapat memberi rekomendasi kebijakan bagi perbaikan peradilan agar bersih dan mandiri.
Sementara itu, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito menambahkan dalam UU KY diatur mengenai penyadapan hakim. Namun, KY tidak punya kewenangan semacam itu, lembaga tersebut perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penyadapan.
"Kita akan mencoba mengusulkan pada DPR bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar penyadadapan yang dilakukan oleh KY mandiri sehingga leluasa. Tidak semua hakim disadap, kalau ada indikasi temuan dugaan korupsi baru dilakukan penyadapan," paparnya.(OL-5)
Rotasi mutasi besar-besaran hakim yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) harus diiringi secara konsisten dan diikuti langkah lain.
Lalu, ditentukanlah majelis hakim itu adalah Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M) dan Heru Hanindyo (HH).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan memaksimalkan tenggat waktu sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (pilpres) yang batasi hanya 14 hari kerja.
KPK dalami proses penunjukan panitera dalam menangani perkara di MA terkait kasus yang menjerat hakim agung Gazalba Saleh.
Penikaman seorang Panitera Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, Sulawesi Tengah, terjadi pada Rabu (4/10) malam.
Batas usia pensiun panitera sepenuhnya merupakan kebijakan dari pembentuk UU.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Berikut kronologi lengkap kasus Sean 'Diddy' Combs, dari awal sampai putusan bersalah atas dakwaan prostitusi.
Sean 'Diddy' Combs tetap ditahan sampai sidang vonis pada 3 Oktober mendatang.
Juri New York menyatakan Sean 'Diddy' Combs bersalah atas dua dakwaan terkait prostitusi. Tapi ia dibebaskan dari tiga dakwaan lainnya.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Dalam sidang lanjutan Sean Combs di Manhattan, saksi bernama samaran 'Jane' mengungkap detail mengejutkan soal dugaan kekerasan seksual, eksploitasi, yang dialaminya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved