Kejaksaan Agung Terima 641 Laporan Soal Mafia Tanah

KEJAKSAAN Agung melalui Bidang Intelijen menerima 641 laporan terkait mafia tanah dari masyarakat. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan angka itu dihimpun sejak pihaknya meluncurkan hotline pengaduan mafia tanah sampai 5 Desember 2022.

Menurut Burhanuddin, laporan yang diterima kejaksaan bukanlah jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, ia menginstruksikan kepada anggota Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah untuk bekerja secara maksimal dengan menyusun target yang jelas dan memetakan permasalahan.

Selain itu, Satgas juga diminta menyajikan output dan outcome dalam pemberantasan mafia tanah.

Sebab, Jaksa Agung percaya bahwa masalah tanah yang dihadapi masyarakat memiliki kompleksitas sehingga penanganannya harus dilakukan dengan teliti, hati-hati, dan bebas dari intervensi.

Baca juga:  Lokataru : Berantas Mafia Tanah ibarat Jeruk Makan Jeruk, Menteri Hadi Mampu?

"Satu hal yang penting, laporan pengaduan masyarakat sedianya menitipkan kepercayaan kepada Kejaksaan dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka kepada kita, sehingga jangan sampai kepercayaan itu disia-siakan," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Rabu (28/12).

Di samping masalah tanah, Bidang Intelijen juga diingatkan soal tahun politik yang sudah di depan mata jelang Pemilu 2024 dan ancaman resesi pada 2023. Jaksa Agung mewanti-wanti jajarannya soal masifnya arus informasi terkait berita bohong atau hoaks.

Bidang Intelijen, lanjutnya, dituntut lebih aktif dalam pengawasan multimedia dengan menyaring berita-berita hoaks. Jika tidak dihalau, Burhanuddin mengatakan hal itu akan menimbulkan konflik yang akan mengganggu keseimbangan jalannya pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

"Saya ingatkan, tahun 2023 dunia akan menghadapi ancaman resesi ekonomi global, termasuk Indonesia yang saat ini sedang mencoba pulih dan bangkit akibat pandemi covid-19," ujar jaksa Agung.

"Oleh karena itu, saya instruksikan kepada Satgas Pengamanan Investasi untuk segera melakukan koordinasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga untuk menciptakan suasana kondusif dan mendukung kemudahan berusaha dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional," tandasnya. (Tri/OL-09)