Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu. Data terjadi pada Pemilu 2019 silam.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menerangkan laporan dari masyarakat terkait adanya penanganan pelanggaran masih sangat kecil.
"Angkanya masih 19 persen. Maka tantangan bagi Bawaslu di 2024 adalah bagaimana mampu mengerakkan masyarakat sipil, semua pihak, berkolaborasi melakukan pengawasan," ujar Lolly, Kamis (1/12).
"Karena kualitas demokrasi kita sangat tergantung proses yang baik, proses yang baik ini memerlukan pengawasan kita semua," tambahnya.
Lolly mengaku upaya masyarakat agar mandiri melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran merupakan tantangan.
Selain masih terbatasnya pemahaman soal mana yang melanggar dan tidak melanggar, Lolly menilai masyarakat masih perlu literasi soal pengawasan kepemiluan. "Maka ini yang didorong Bawaslu saat ini untuk memperluas ruang-ruang belajar bersama," terangnya.
Salah satu cara yang tengah didorong Bawaslu adalah membentuk komunitas digital kepemiluan dengan 'nama jarimu awasi pemilu'.
"Ini akan terbangun percakapan yang mengedukasi publik, seluruh kelompok kepentingan, komunitas hobi, akan hadir dalam ruang-ruang percakapan ini," ujarnya.
"Ini ruang literasi digital yang memang disiapkan Bawaslu. Dalam konteks apa lagi yang bisa dilakukan Bawaslu untuk memastikan prosesnya jalan, adalah kolaborasi semacam ini," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Antisipasi Money Politic, Bawaslu Perketat Pengawasan Ruang Digital
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Adanya revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang kerap kali dilakukan merupakan hal lumrah bagi negara demokrasi yang masih berkembang.
DKPP menerima 584 pengaduan terkait pelanggaran penyelenggara Pemilu selama 2024. Angka pengaduan itu naik siginifikan dari tahun sebelumnya.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan pembatalan pencalonan paslon petahana nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah.
Salinan amar putusan ini merupakan dasar untuk mengajukan secara tertulis proses pemberhentian yang bersangkutan
Bawaslu menanggapi penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan pelanggaran pemilu dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dinilai terkesan formalistik
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Burhanuddin Muhtadi mengaku diserang akun yang menuduh dirinya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar.
Pengalaman nyoblos di Los Angeles kali ini, sangat menarik karena di KJRI-LA juga diadakan hiburan seperti live music dan kita juga bisa membeli makanan-makanan khas Indonesia.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved