KSP Pastikan Kawal Kasus Mutilasi Nduga : Perintah Presiden Jelas!

TENAGA Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menegaskan kasus mutilasi warga Suku Nduga, Papua menjadi perhatian penuh KSP agar dituntaskan seadil-adilnya. Hal tersebut sesuai arahan Presiden agar kasus yang melibatkan 6 anggota TNI dan 2 warga sipil tersebut diusut tuntas dan penegakan hukumnya dikawal dengan baik.

"Bapak Presiden sudah perintahkan kasus ini ditangani secara tuntas sejak terungkapnya kasus ini. Perintah Presiden kepada Mabes TNI untuk mendukung POLRI dalam penanganan kasus ini sudah jelas. Dan kami tentu mengawal dalam dalam konteks pemantauan isu strategis, apalagi Bapa Presiden punya perhatian penuh pada isu Papua," ungkat Theo kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (30/11).

Dalam rangka itu, KSP juga sudah menerima Pansus DPR Papua untuk melakukan koordinasi dan pendalaman beberapa informasi. "Kemarin sudah dilakukan pertemuan dengan DPRP untuk menyampaikan informasi dan berkoordinasi," ucapnya.

Bukan hanya itu sebelumnya juga KSP sudah membangun komunikasi dengan Panglima TNI dan sejauh ini sikap Panglima TNI juga jelas dan tegas terkait kasus ini agar diusut tuntas. 

"Khusus terhadap masalah ini Deputi V KSP ibu Jaleswari Pramodhawardani juga sudah bertemu dengan bapak Panglima TNI dan Panglima sudah berikan informasi kepada KSP secara jelas. Dan tentu saja selanjutnya kami pantau perkembangannya sesuai dengan lingkup tugas kami dalam hal pemantauan isu strategis,“ tukas Theo.

Terpisah Ketua Pansus DPR Papua Yakoba Lokbere meminta agar ada penyelesaian yang adil terkait kasus mutilasi warga Suku Nduga, Papua.

Baca juga : Komnas HAM Diminta Tetapkan Mutilasi Warga Nduga .

Menurut Yakoba kasus mutilasi Nduga bukan saja menggemparkan masyarakat Nduga dan Papua tetapi juga nasional bahkan internasional. Maka itu kata dia penyelesaian kasus ini tidak boleh setengah-setengah apalagi dibuat kabur hanya untuk menyelamatkan kepentingan pihak tertentu. 

"Kami misalnya dorong KSP sesuai Tupoksi mereka untuk mengawalnya bersama dengan bangun komunikasi ke Menko Polhukam dan Panglima TNI agar kasus ini diproses secara adil. Kami meminta agar ini diproses melalui Pengadilan Umum melalui pengadilan koneksitas karena pelaku bersama-sama baik dari unsur TNI maupun sipil," jelas Yakoba.

Kasus mutilasi Nduga, kata dia kini menjadi pertaruhan besar kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI dan Peradilan serta negara. Artinya saat ini masyarakat Suku Nduga masih berharap agar kasus ini bisa diproses secara adil dan pada pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya yaitu hukuman mati. 

"Artinya kalau sampai tidak tuntas apalagi peradilannya tidak transparan tentu masyarakat bisa protes sangat hebat bahkan bisa melakukan langkah di luar hukum. Ini yang kami hindari juga," ucapnya.

Selain KSP, Pihaknya juga sudah mendesak Komnas HAM agar proaktif dan segera menetapkan status mutilasi Nduga ini sebagai pelanggaran HAM berat. 

"Jangan membuang waktu yang hanya membuat posisi Indonesia didiskreditkan pihak lain karena tidak mampu merespon atau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat seperti ini," pungkas Yakoba. (OL-7)