Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KUASA hukum salah satu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Gugum Ridho meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menunda pembukaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui sistem penempatan satu kanal (SPSK).
Pernyataan Gugum disampakkan guna menanggapi atas dikeluarkanya Kepdirjen Binapenta & PKK Nomor 3/558 yang mulai membuka penempatan PMI ke berbagai negara, termasuk ke Arab Saudi.
Gugum menilai SPSK ke Arab Saudi masih menyisakan masalah bagi pekerja migran maupun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) karena sedang diuji di Mahkamah Agung (MA)
"Kepmenaker 291 Tahun 2018 sedang diuji di Mahkamah Agung karena SPSK diduga diskriminatif dan memuat ketentuan bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya", jelas Gugum lewat pernyataan tertulis.
Menurut Gugum, Kemenaker terlalu mengambil resiko jika membuka penempatan PMI ke Arab Saudi saat ini karena jika MA membatalkan Kepmenaker 291 justru akan timbul permasalahan hukum baru.
"Kalau Kepmen 291 dibatalkan MA di tengah Penempatan lalu bagaimana nasib PMI nantinya,” jelas Gugum.
Ia berharap Kemenaker menunda penempatan PMI Khusus di Arab Saudi sampai Mahkamah Agung keluarkan putusan. "Lebih baik menunggu proses judicial review di MA diputus dulu supaya tidak muncul persialan hukum baru" tandasnya.
Ia juga menyoroti formalitas Kepdirjen Binapenta Nomor 3/558 yang menurutnya mengandung cacat formil, salah satunya karena tidak mencantumkan Kepmen 291 dalam bagian konsiderans.
“Kepdirjen ini membuka penempatan di Saudi dengan dasar Kepmen 291, tapi di bagian konsiderans mengingatnya tidak mencantumkan Kepmen 291 sama sekali," tandasnya.
Kekeliruan ini lanjutnya bisa berakibat fatal karena memberlakukan suatu kebijakan tanpa mencantumkan dasar hukumnya. "Itu bisa jadi alasan kuat untuk dibatalkan," pungkasnya. (OL-8)
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
PRESIDEN Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, Selasa (1/7). Ini merupakan kunjungan perdana Prabowo sejak dilantik menjadi Kepala Negara.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025 saat mengunjungi PPIH Daker Mekah.
KANTOR Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Mekah menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Abdul Fattah Mashat.
Deputi Kemenhaj dan Umrah Saudi berpesan agar seluruh stakeholders di Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggara haji 2026 sedari awal.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia memberikan klarifikasi terkait dugaan tenaga kerja Indonesia (TKI) perempuan yang ditemukan di peti es dalam kondisi masih hidup.
Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (Ikapeksi) yang beranggotakan alumni pemagangan di Jepang mengungkapkan pemerintah Jepang membuka 150 ribu lowongan kerja bagi WNI.
KemenP2MI mencegah keberangkatan enam calon pekerja migran Indonesia (CPMI) perempuan yang akan diberangkatkan secara nonprosedural ke Malaysia dan Jepang.
Para Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Asosiasi P3MI merasa keberatan dengan salah satu pasal di RUU Perlindungan PMI.
Prabowo Subianto menegaskan akan menyelesaian masalah bilateral antara Indonesia dan Malaysia termasuk persoalan tenaga kerja Indonesia (WNI).
Listyo berharap Desk Ketenagakerjaan Polri dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan konflik, antara pekerja dan perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved