Kamis 10 November 2022, 21:53 WIB

Politisi Senior Golkar Tolak Cabut Tap MPRS XXV dan Minta Maaf ke PKI

Ardi T Hardi | Politik dan Hukum
Politisi Senior Golkar Tolak Cabut Tap MPRS XXV dan Minta Maaf ke PKI

MI/Ardi T Hardi
Politisi Senior Partai Golkar yang juga Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman

 

BERTEPATAN dengan momentum Hari Pahlawan 10 November, Politisi Senior Partai Golkar yang juga Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman mengajak semua komponen bangsa memahami sejarah perjalanan bangsa.

Pria yang juga menjabat Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako) menolak penghapusan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI. Tap MPRS tersebut juga melarang setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

"Golkar DIY menolak penghapusan Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 dan menolak meminta maaf kepada PKI," tegasnya, Kamis (10/11).

Kembali soal pemahaman sejarah, Gandung mengajak para sejarawan tidak diam membisu melihat dinamika bangsa akhir-akhir ini. Dia meminta para sejarawan bicara secara terbuka soal sejarah pengkhianatan PKI terhadap NKRI. Jangan sampai muncul upaya memutarbalikan fakta.

Anggota Komisi VII DPR RI itu mengaku, tidak habis pikir dengan perkembangan dewasa ini. Ancaman bangkitnya PKI bukan isapan jempol. Gejala atau tanda-tanda itu makin nyata muncul di permukaan. Dia kembali mengajak semua anak bangsa tidak bersikap diam. Jika sikap diam itu terus dipelihara, ancaman mengubah Pancasila sangat terbuka terjadi.

"Ini masalah ideologi. Tidak ada tawar menawar dengan ideologi. Pancasila dalam posisi terancam, kita jangan hanya diam," serunya.

Gandung juga mengajak TNI/Polri bersikap tegas menghadapi ancaman bangkitnya komunisme. TNI/Polri merupakan pilar utama bangsa dalam mengawal dan menjaga Pancasila. "TNI/Polri jangan sampai ringkih," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gandung menegaskan, masyarakat perlu dan terus mengingat jasa besar Presiden kedua RI Soeharto. Berkat sosok Soeharto, bangsa Indonesia selamat dari ancaman komunisme. Sikap Panglima Kostrad pertama dalam melawan dan menumpas PKI patut diapresiasi.  "Kita harus berterima kasih dengan Pak Harto," katanya.

Sebagai upaya memelihara dan menggelorakan sikap antikomunis, Gandung dalam waktu dekat bakal mengadakan konsolidasi khusus pada pertengahan November ini. Panglima Gepako ini berencana mengumpulkan berbagai elemen antikomunis di wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Tengah dalam waktu dekat. Tujuannya memperkuat soliditas dalam rangka melawan bangkitnya pengaruh komunis.

"Gepako siap berada di garda terdepan. Kami ajak anak-anak muda bergabung. Konsolidasi khusus itu sebagai upaya kami merapatkan barisan," tegas pria asal Imogiri, Bantul ini.

Ia juga bersuara kritis soal munculnya desakan kepada pemerintah meminta maaf kepada Presiden pertama RI Soekarno dan keluarganya. Desakan agar negara meminta maaf itu mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Dia menilai permintaan maaf itu sudah tidak diperlukan. Masih banyak urusan bangsa yang lebih urgen dibandingkan masalah tersebut. Dengan demikian, pemahaman atas sejarah berlangsung lengkap dan utuh. "Setiap anak bangsa wajib memahami sejarah secara paripurna sehingga sejarah adalah sejarah yang tidak bisa diputarbalikan," tutup Gandung. (OL-13)

Baca Juga: Hakim Agung Kembali Tersandung Kasus Suap, Presiden Diminta Turun Tangan

Baca Juga

dok.Ant

Saat Gus Mus, Iwan Fals, Kang Emil dan Sujiwo Tejo Merespon Kode Rambut Putih Jokowi

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 01 Desember 2022, 05:51 WIB
SOAL kode "rambut putih" hari-hari belakangan ramai jadi perbincangan netizen, usai Presiden Joko Widodo menyinggungnya sebagai...
Dispenal

Penunjukkan Yudo Margono Dinilai sebagai Upaya Pemenuhan Janji Politik Jokowi

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Rabu 30 November 2022, 22:21 WIB
Penunjukkan Yudo Margono dinilai sebagai upaya pemenuhan janji politik menjadikan Indonesia sebagai poros maritim...
MI/Adam Dwi

MK Tolak Permohonan Advokat Soal Saksi Dapat Pendampingan Hukum

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 30 November 2022, 21:06 WIB
MK menegaskan pendampingan saksi oleh penasihat hukum (advokat) dalam pemeriksaan perkara pidana penting. Namun, materi dimaksud tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya