Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem melarang seluruh kadernya mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali menuturkan dukungan kepada Jokowi merupakan komitmen partai yang harus terjaga hingga 2024 mendatang.
"Saat ini NasDem mendukung penuh Jokowi hingga 2024 mendatang. Seluruh kader NasDem dilarang mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi. Keberadaan koalisi merupakan satu komitmen nasdem yang harus dijaga," ungkap Ali saat membuka rangkaian NasDem UMKM Trade Show (NUTS) dalam rangka hari ulang tahun (HUT) NasDem ke-11, Selasa (9/11).
Ali menegaskan, komitmen NasDem dalam mendukung Jokowi tidak berubah kendati partainya mengusung Anies Baswedan dalam pilpres 2024 mendatang. NasDem sengaja mencapreskan Anies lebih awal untuk menjaga tradisi parpol pertama yang mengusung capres. Komitmen NasDem terhadap pemerintah tidak gugur oleh karena telah menetapkan calon di 2024.
"NasDem jaga tradisi mencalonkan capres paling awal. Hendaknya ini kita maknai sebagai satu komitmen NasDem untuk memenuhi rasa keadilan publik," ungkapnya.
Menurt Ali, masyarakat memiliki hak untuk mengenal lebih awal siapa calon pemimpin yang akan diikutsertakan dalam kontestasi pilpres mendatang. Penetapan Anies Baswedan sebagai capres telah melewati rangkain pertimbangan matang atas rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas). "Penetapan anies baswedan sebagai capres diawali dari Rakernas untuk mendegar aspirasi dari seluruh kader," tegasnya. (OL-15)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk bubar.
PARTAI Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama Gerindra dan PKB. Prabowo bingung memilih calon wakil presiden.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama dengan Partai Golkar dan PPP
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi soal merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Partai Golkar
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved