Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) masih sibuk dengan perbedaan sikap politik DPP PPP dengan basis partai terkait pencalonan presiden 2024.
Plt Ketua Umum PPP Mardiono yang telah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden didukung oleh beberapa daerah yang ikut mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar.
Namun di sisi lain ada juga beberapa daerah yang menyatakan dukungan terhadap capres Anies Baswedan.
Analis dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai sedang terjadi upaya Split Ticket Voting di internal PPP.
Hal ini ditandai dengan terjadi perbedaan pilihan politik pengurus DPP PPP dengan basis pemilihnya.
Situasi ini mengulang peristiwa yang sama di Pemilu 2019, PPP mendukung Jokowi sedangkan basis pemilihnya lebih dekat dengan kelompok yang mendukung Prabowo.
Baca juga: DPW PPP DIY : Massa PPP DIY Dukung Anies Baswedan
Risiko PPP yang hampir gagal masuk parlemen di Pemilu 2019, pada 2024 berkemungkinan PPP berpotensi gagal masuk parlemen.
“PPP dukung Ganjar sebagai capres pilihan realistis karena salah satu kandidat capres yang memiliki populeritas yang bagus untuk Pilpres 2024," kata Arifki.
"Tetapi, apakah pemilih PPP lebih dekat Ganjar atau capres lainnya? Pemilu yang dilaksanakan secara serentak, PPP tentu tidak hanya memperhatikan capres yang didukung, namun juga dampaknya terhadap suara partai," ujarnya
Menurutnya PPP memang berada dalam pilihan sulit sebagai salah satu anggota partai koalisi pemerintahan yang kadernya ada di kabinet Jokowi. Mendukung capres di luar pemerintahan tentu menjadi pilihan yang dilematis.
"Apalagi PPP juga sudah mendeklarasikan koalisi dengan Golkar dan PAN di bawah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)"
Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/11) dikatakan ada beberapa kemungkinan yang terjadi dengan PPP di Pilpres 2024 terkait dukungan capres.
Pertama, PPP mendukung kader potensial yang berasal dari KIB untuk maju sebagai capres dan cawapres.
Kedua, PPP mendukung Ganjar sebagai capres. Hal ini memperkuat KIB sebagai koalisi yang dipersiapkan untuk Ganjar.
Ketiga, PPP masih berkemungkinan mencari figur lain yang sesuai dengan keinginan pemilihnya.
Pilihan ini sedikit sulit diputuskan oleh elite PPP, karena posisi yang diambil ini akan merusak narasi KIB atau dukungan terhadap Ganjar pada 2024.
“PPP di tahun 2024 sangat dilema. Memperjuangkan capres yang didukung elite DPP PPP atau menghitung nasib partai jika salah mendukung capres," jelasnya.
"Pilihan-pilihan yang diambil oleh PPP akan berpengaruh dengan keberanian beberapa caleg untuk maju sebagai calon anggota DPR-RI," tutur Arifki.
"Risikonya lebih besar dari pada maju sebagai caleg DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi, dibalik ketidakpastian PPP di tahun 2024 yang berpotensi tidak lolos parlemen. Semua itu lagi-lagi tergantung dari capres yang didukung PPP," tukasnya. (Sru/OL-09)
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk bubar.
PARTAI Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama Gerindra dan PKB. Prabowo bingung memilih calon wakil presiden.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama dengan Partai Golkar dan PPP
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi soal merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Partai Golkar
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved