Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Gelora mengaku tidak tertarik untuk mendeklarasikan
calon presiden jelang Pemilu 2024. Selain sebagai partai baru
yang tidak berhak mengusung kandidat, sikap itu diambil partai pimpinan Anis Matta itu karena tengah fokus untuk pemilu legislatif 2024.
Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Yuliana mengatakan, pihaknya
saat ini hanya fokus untuk pemilu legislatif 2024. Mereka pun optimistis meraih suara maksimal di provinsi tersebut.
"Jadi Partai Gelora tidak akan ikut-ikutan mendeklarasikan capres 2024," katanya di sela peringatan HUT ke-3 Partai Gelora tingkat Jawa Barat, di Bandung, Jumat (28/10).
Menurutnya, deklarasi capres saat ini hanya membuang-buang tenaga. Apalagi, dia meyakini konstelasi politik akan terus berkembang.
"Nantinya saya menduga akan ada perubahan komposisi koalisi partai,"
ujarnya.
Haris menjelaskan, melihat situasi partainya saat ini terus
membaik. Dia optimistis partainya akan menjadi partai elit,
khususnya di Jabar.
"Sampai saat ini, hampir tidak ada hambatan di lapangan. Ini pertanda bahwa jalan kemenangan sudah mulai terbuka lebar," katanya.
Disinggung banyaknya pernyataan yang meragukan partainya akan mendulang
suara pada 2024, dia menanggapi santai. "Alhamdulillah, dengan keyakinan dan ikhtiar, semuanya dilancarkan oleh yang Maha Pencipta. Kita akan bawa arah baru untuk Indonesia menuju lima besar dunia," katanya.
Hal tersebut, menurut dia, menjadi pemicu dan menjadi sebuah tantangan bagi partai Gelora Jabar untuk membuktikan bahwa pihaknya bisa menjadikan partai baru ini menjadi partai besar. (N-2)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Puluhan warga yang mengatasnamakan Gertak dan Hati Kita, menyambangi Kejari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (3/2) guna melaporkan kasus dugaan pengelembungan suara pada Pileg 2024.
PPP tidak mengirimkan satu pun wakilnya sebagai anggota DPR RI periode ini karena perolehan suaranya pada Pileg 2024 kurang dari ambang batas parelemen 4%.
Perludem khawatir para peserta kontestasi Pilkada 2024 mengikuti jejak atau modus yang digunakan pada waktu Pemilu 2024 kemarin.
Hensat menanggapi wacana pertemuan antara Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.
Penetapan pimpinan sementara itu diputuskan berdasarkan perolehan suara parpol terbanyak berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024.
TIM Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten masih memburu buronan mantan calon anggota legislatif PDIP pada Pileg 2024, Mochamad Solichin bin Tumpang Sugian yang masuk DPO
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved