Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dilaksanakan dengan penuh integritas tanpa politik uang atau money politics.
Lembaga Antikorupsi berharap kontestasi politik tersebut tidak menjadi ajang kompetisi kekuatan modal memenuhi hasrat politik uang.
"Apalagi kemudian menjadi dipenuhi dengan uang maka kemudian kontestasinya, kompetisinya adalah kompetisi kekuatan modal," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam diskusi bertajuk 'Road to ACS 2022: Mengawal Integritas Pemilu 2024' di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, hari ini.
Ghufron mengatakan politik uang masih berpotensi terjadi dalam pemilu untuk memenangkan pihak tertentu. Hal itu mengotori proses politik yang berintegritas.
Baca juga: Relawan Ganjar Ingin Jokowi Pimpin PDIP, Pengamat: Memperburuk Hubungan Ganjar dengan Megawati
"Maka kalau begitu harapannya Pasal 27 Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, maka melihat kontestasi politik yang bertarung bukan visi, misi, dan kompetensi tapi kekuatan uang," ujar Ghufron.
Ia mendorong penyelenggara pemilu, peserta, serta pemilih untuk menjaga makna kontestasi politik dari money politics. Selain itu, faktor yang melahirkan politik yang tidak berintegritas itu seperti politik identitas dan kampanye hitam juga harus dicegah.
"Itu bagian dari politik tak berintegritas yang ketika menjadi (pemimpin) maka itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak diharapkan," ucap Ghufron.(OL-4)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved