Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mengumumkan 18 partai politik yang berhasil lolos dalam verifikasi administrasi untuk pemilu 2024.
Sebelumnya, KPU mengungkapkan terdapat 24 partai politik yang mengikuti verifikasi administrasi. Namun, KPU akhirnya mengumumkan bahwa hanya 18 partai yang berhasil lolos dalam verifikasi administrasi.
Dalam unggahan melalui media sosial KPU, Jumat (14/10), berikut 18 daftar partai politik yang berhasil lolos dalam tahap verifikasi administrasi.
1. Partai Amanat Nasional.
2. Partai Bulan Bintang.
3. Partai Buruh.
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
5. Partai Demokrat.
6. Partai Garda Perubahan Indonesia.
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
8. Partai Gerakan Indonesia Raya.
9. Partai Golkar.
10. Partai Hati Nurani Rakyat.
11. Partai Keadilan Sejahtera.
12. Partai Kebangkitan Bangsa.
13. Partai Kebangkitan Nusantara.
14. Partai Nasdem.
15. Partai Perindo.
16. Partai Persatuan Pembangunan.
17. Partai Solidaritas Indonesia.
18. Partai Ummat.
Beberapa di antara mereka mengikuti verifikasi faktual. Berikut daftar partai politik yang mengikuti verifikasi faktual.
1. Partai Bulan Bintang.
2. Partai Buruh.
3. Partai Garda Perubahan Indonesia.
4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
5. Partai Hati Nurani Rakyat.
6. Partai Kebangkitan Nusantara.
7. Partai Perindo.
8. Partai Solidaritas Indonesia.
9. Partai Ummat. (OL-14)
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tak memenuhi syarat administrasi perbaikan dokumen pendukung pencalonan dalam pilkada Jakarta.
Kualitas DTKS ditentukan oleh dua hal, yakni mekanisme update atau pemutakhiran data dan periode pemutakhirannya.
Meutya menjelaskan bahwa proses fit and proper test dengan agenda penyampaian visi-misi itu akan dijadwalkan berlangsung secara terbuka selama 30 menit.
Anggota KPU RI Idham Holik mengungkap ada 28 caleg DPR RI dari sembilan partai politik yang telah diklarifikasi berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.
KPU menutup penerimaan pengajuan perubahan daftar calon sementara (DCS). Selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata memulai proses verifikasi perbaikan administrasi dokumen bakal calon legislatif (Bacaleg).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved