Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan, melalui pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kedua partai politik ini menyepakati untuk bersama-sama berupaya membangun bangsa dan negara Indonesia.
"Sebagai partai yang nasionalis, yang sama-sama sudah mengarungi asam garam, pasang surut, serta dinamika bangsa serta negara, kami memahami dan menyepakati bahwa kami harus bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara," kata Puan kepada wartawan, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (8/10).
Hal tersebut dia sampaikan usai melakukan jalan sehat di Monas bersama Airlangga dan beberapa elite PDIP serta Golkar sebagai bagian dari safari politik partai berlambang banteng itu.
Baca juga: Akses Pendidikan Bagi Perempuan Penting Demi Menunjang Kesetaraan Gender
Puan lalu menyampaikan, baik PDIP maupun Golkar, memang harus berupaya membangun bangsa dan negara, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum kondusif pascapandemi covid-19.
Ia pun menilai sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga tentunya memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
"Tentu, (stabilitas ekonomi) akan sangat tidak kondusif kalau kami tidak bisa menyamakan persepsi, karena yang paling penting itu bukan hanya saat terjadinya perhelatan Pemilu 2024, namun juga pascaperhelatan Pemilu 2024," ujar Puan.
Dia menambahkan PDIP dan Golkar perlu memastikan situasi pascaperhelatan Pemilu 2024 menjadi lebih kondusif, baik, dan tidak ada rakyat yang dirugikan.
Pemilu 2024, kata Puan, diharapkan menjadi pesta demokrasi yang aman, nyaman, dan tertib.
"Kemudian, (perlu juga) menjaga persatuan dan kesatuan," ujar Ketua DPR RI ini.
Selain bersepakat mengupayakan pembangunan bangsa, Puan juga menyampaikan bahwa melalui pertemuannya dengan Airlangga, PDIP dan Golkar menyepakati untuk memahami pemilihan waktu untuk bertanding dan bersanding.
"Kami menyepakati bahwa harus paham kapan waktunya bertanding dan kapan waktunya bersanding, karena semata-mata itu adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan bangsa dan negara," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari keluarga besar Golkar atas kehadirannya bersama beberapa elite PDIP.
Sebelumnya, Puan tiba sekitar pukul 07.56 WIB dengan mengenakan setelan kaos dan celana berwarna hitam didampingi beberapa elite PDI Perjuangan, di antaranya Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto, serta Ketua DPP Bidang Perekonomian Said Abdullah.
Kedatangan Puan itu disambut langsung oleh Airlangga dan para elite Partai Golkar, seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua Umum (Waketum) Bambang Soesatyo, Waketum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia, serta Waketum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifin.
Puan dan Airlangga lalu berjalan bersama sambil mengobrol menyusuri Monas, diikuti oleh para elite Golkar dan PDIP. (Ant/OL-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved