Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEKRETARIS DPW PAN Jawa Barat Hasbullah Rahmad mengatakan partainya akan menerima apabila Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada akhirnya akan mengusung Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden (KIB).
"Dalam Rakernas PAN, tiga nama Ketua Umum, yakni Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Suharso Monoarfa, kami usulkan menjadi calon presiden. Artinya siapapun nantinya dari tiga Ketua Umum itu yang menjadi Capres itu sudah sah di internal partai kami karena sudah melalui rakernas," kata Hasbullah dalam diskusi GASPOL yang digelar PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate di Bandung, Jumat (30/9).
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu menjelaskan alasan PAN mengusung
tiga nama ketua umum tersebut adalah ingin menunjukan adanya nuansa baru dalam kontestasi politik di Pilpres 2024.
Dia mengakui bahwa keputusan tersebut dilematis bagi partai politik, namun keputusan itu dinilai sebagai langkah yang tepat untuk penguatan partai politik dalam demokrasi di Indonesia.
"Ini menjadi dilematis bagi kita di partai politik, jika kita mengikut
arus dari figur yang populer sebut saja ada Ganjar, Anies, atau Ridwan Kamil. Itu tidak bisa disamaratakan di seluruh republik ini. Mereka punya kantong massanya masing-masing. Kalau kita sebut hari ini, itu bertentangan dengan konstituen basis massa kami. Makanya sudah benar kami koalisi KIB memunculkan calon presidennya dari ketua umum partai kami masing-masing," jelas Hasbullah.
Bahwa nanti mereka berembug, lanjutnya, ya silakan saja mereka berunding bertiga. "Kita ikut saja. Yang penting kita punya gagasan itu permanen. Itu yang penting harus kita pegang karena gagasan itulah yang membuat pegangan kita membawa Indonesia lebih baik," sambungnya.
Hasbullah menegaskan bahwa partainya ingin mengubah kebiasaan politik
yang menjadikan partai hanya sebagai kendaraan politik. "Partai politik
ini kan sudah sering dipakai sebagai kendaraan politik, kebiasaan ini
harus kita coba ubah. Karena orang yang memakai kendaraan itu seperti
dia ngerental, dia gak pernah mikirin ganti oli, dan sebagainya,"
ujarnya.
Mukercab PPP
Senada dengan Hasbullah, Pjs. Ketua DPW PPP Jawa Barat Pepep Syaiful
Hidayat juga mengkonfirmasi bahwa partainya akan merekomendasikan tiga
nama Ketua Umum KIB untuk menjadi capres. Artinya PPP tidak akan
bermasalah jika nantinya Airlangga yang menjadi capres dari KIB.
"Di PPP proses untuk merekomendasikan nama terhadap kandidat capres dilakukan dalam mukercab, yang sedang kami laksanakan. Itu menjadi media penjaringan dari struktur. Nanti pada waktunya kami akan melaksanakan Mukerwil dan setelah Mukerwil tentu akan kita bawa ke Mukernas dan merekomendasikan beberapa nama dan ketua umum partai itu pasti ada," tegasnya.
Ia menambahkan setelah pihaknya merekomendasikan nama di Mukerwil, selanjutnya adalah menjadi kewenangan DPP untuk mengkomunikasikan secara serius dan matang di KIB tingkat pusat. "Bagi kita, apapun yang diputuskan di tingkat pusat, kita akan samina wa atho'na," tandasnya. (N-2)
Bahwa turnamen ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai platform untuk mempererat hubungan di antara para wartawan
Terkait pembangunan Gedung Graha Pers Pancasila, Pratikno meminta PWI Pusat untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).
Jika insan berkualitas melalui kompetensi, maka akan melahirkan karya-karya jurnalistik yang mengedukasi dan mengkonstruksi demokrasi di negeri ini.
DEWAN Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum (Ketum) PWI Hendry Ch Bangun tidak berkelit dan menaati keputusan tentang sanksi
DEWAN Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum (Ketum) PWI Hendry Ch Bangun tidak berkelit dan menaati keputusan tentang sanksi
PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Jaya memberikan kesempatan pemutihan keanggotaan PWI bagi anggota yang Kartu Tanda Anggota (KTA)-nya telah kadaluarsa lebih dari satu tahun.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved